Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dan berbasis kajian, bukan sekadar angka di atas kertas.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait penambahan dan perubahan objek retribusi daerah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (19/1).
Dalam arahannya, Wagub Surya menegaskan bahwa pengelolaan retribusi dan pajak merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Baca Juga:
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menetapkan target PAD secara rasional berdasarkan potensi nyata.
"Target harus berdasarkan kajian, jangan 'suka hati'. Kita harus realistis. Bukan hanya mengejar angka tinggi tapi tidak masuk akal," tegas Surya.
Ia mencontohkan potensi pendapatan dari kantin sekolah, yang jika dikelola dengan tarif minimal Rp2.000 per hari untuk 746 sekolah, bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Potensi lain adalah optimalisasi aset wisata, seperti aula dan penginapan di Parapat, yang dapat menambah PAD belasan miliar rupiah jika dikelola serius.
Sulaiman Harahap, Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, menyebut rapat ini sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menurutnya, fokus perubahan Perda adalah menyesuaikan tarif agar target PAD rasional, bukan menurunkan target, melainkan memastikan pencapaian tanpa menyulitkan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ardan Noor melaporkan kenaikan target retribusi 2026 sebesar 8,53%, meningkat sekitar Rp50 miliar dibanding tahun sebelumnya. Total target retribusi naik dari Rp185 miliar menjadi Rp192 miliar.
Realisasi PAD antar-OPD masih bervariasi. Beberapa OPD seperti BPSDM dan Dinas Perkebunan berhasil mencapai realisasi di atas 100%, namun beberapa OPD lain, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, masih di bawah 50%.
Perubahan Perda juga melakukan reposisi beberapa objek retribusi, misalnya pelayanan kebersihan di pelabuhan yang kini dikategorikan jasa umum, serta pemanfaatan lahan kantin sekolah yang termasuk kategori jasa usaha.
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI