MEDAN – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang sempat dipangkas, khususnya bagi daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Keputusan ini disambut baik Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menegaskan komitmen daerah untuk memanfaatkan dana tersebut secara tepat.
"Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas perhatiannya kepada daerah terdampak bencana, dan juga Pak Mendagri yang telah memperjuangkan ini," kata Bobby, Senin (19/1/2026).Baca Juga:
Bobby menegaskan, dana TKD yang dikembalikan akan digunakan untuk pemulihan dampak bencana, baik fisik maupun ekonomi masyarakat.
Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengecewakan Presiden.
"Daerah-daerah jangan mengeluh lagi atau manja. Presiden sudah memberikan perhatian, mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya," ujarnya.
Menurut Bobby, untuk Sumatera Utara, dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp 1,1 triliun, namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) alokasi dan penggunaannya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kebijakan pengembalian TKD telah disepakati Presiden dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (17/1).
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
"Tiga provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan tahun 2025, total mencapai Rp 10,6 triliun. Seluruh kota dan kabupaten di tiga provinsi ini mendapatkan TKD utuh," kata Tito.
Rinciannya, Aceh menerima Rp 1,6 triliun untuk 23 kota/kabupaten, Sumatera Utara Rp 6,3 triliun untuk 33 kota/kabupaten, dan Sumatera Barat Rp 2,7 triliun untuk 19 kota/kabupaten.
Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
