Kasus Little Aresha, Komisi VIII DPR Minta Seluruh Daycare di Indonesia Diaudit Total
JAKARTA Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, menuai sorotan luas dari parlemen. K
NASIONAL
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dan berbasis kajian, bukan sekadar angka di atas kertas.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait penambahan dan perubahan objek retribusi daerah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (19/1).
Dalam arahannya, Wagub Surya menegaskan bahwa pengelolaan retribusi dan pajak merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Baca Juga:
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menetapkan target PAD secara rasional berdasarkan potensi nyata.
"Target harus berdasarkan kajian, jangan 'suka hati'. Kita harus realistis. Bukan hanya mengejar angka tinggi tapi tidak masuk akal," tegas Surya.
Ia mencontohkan potensi pendapatan dari kantin sekolah, yang jika dikelola dengan tarif minimal Rp2.000 per hari untuk 746 sekolah, bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Potensi lain adalah optimalisasi aset wisata, seperti aula dan penginapan di Parapat, yang dapat menambah PAD belasan miliar rupiah jika dikelola serius.
Sulaiman Harahap, Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, menyebut rapat ini sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menurutnya, fokus perubahan Perda adalah menyesuaikan tarif agar target PAD rasional, bukan menurunkan target, melainkan memastikan pencapaian tanpa menyulitkan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ardan Noor melaporkan kenaikan target retribusi 2026 sebesar 8,53%, meningkat sekitar Rp50 miliar dibanding tahun sebelumnya. Total target retribusi naik dari Rp185 miliar menjadi Rp192 miliar.
Realisasi PAD antar-OPD masih bervariasi. Beberapa OPD seperti BPSDM dan Dinas Perkebunan berhasil mencapai realisasi di atas 100%, namun beberapa OPD lain, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, masih di bawah 50%.
Perubahan Perda juga melakukan reposisi beberapa objek retribusi, misalnya pelayanan kebersihan di pelabuhan yang kini dikategorikan jasa umum, serta pemanfaatan lahan kantin sekolah yang termasuk kategori jasa usaha.
JAKARTA Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, menuai sorotan luas dari parlemen. K
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Senin (27/4/2026) terpantau melemah dibandingkan hari sebelumn
EKONOMI
JAKARTA Polemik kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Ibrahim Arief alias Ibam kian memanas di ruang digital. Sejumlah
NASIONAL
BEIJING Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mendukung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang tidak menerima gugatan Koal
NASIONAL
PANGKALPINANG Sidang lanjutan perkara dr Ratna Setia Asih di Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengungkap fakta penting terkait penanganan
KESEHATAN
Oleh Panca SoekarnoDEMOKRASI sering dipandang sebagai ruang kebebasan yang mencakup kebebasan berpendapat berpartisipasi dan mengoreksi kek
OPINI
MEDAN Peredaran narkoba di kawasan bantaran rel kereta api di Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali terungkap. Meski su
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kabupaten Batu Bara kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga minyak mentah dunia melonjak hingga lebih dari 2 seiring memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenai
INTERNASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang menyebut seorang balita di Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia akibat program Maka
NASIONAL