Tak Lagi Abu-Abu, Status Pembela HAM Resmi Diakui Negara!
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan 252 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Pembangunan dilakukan di lahan seluas 2,6 hektar dari total 16,8 hektar yang tersedia, dengan target rampung sebelum bulan Ramadhan agar masyarakat terdampak bisa segera menempati hunian sementara yang layak dan aman.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dasar sebelum masyarakat menempati hunian.Baca Juga:
"Hunian harus siap secara menyeluruh. Air bersih, sanitasi, dan listrik harus berfungsi sebelum penghuni mulai menempati," ujar Dody dalam rilis resmi, Jumat (6/2/2026).Huntara ini dibangun dalam 21 blok modular, masing-masing terdiri dari 12 unit, yang diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga atau 1.800 jiwa.
Setiap unit dilengkapi ventilasi dan pencahayaan memadai, sementara tiap blok memiliki fasilitas sanitasi komunal berupa 6 toilet dan 6 shower, serta dapur bersama untuk menunjang kegiatan sehari-hari penghuni. Secara keseluruhan, kawasan ini menyediakan 126 toilet dan 126 shower.
Selain hunian, kawasan ini juga dirancang dengan fasilitas pendukung, termasuk masjid, gedung serbaguna, dapur umum, area cuci, ruang komunal, pos jaga, tempat penampungan sementara (TPS), area hijau, taman bermain anak, lapangan olahraga, serta area parkir.Pembangunan huntara ini menggunakan sistem konstruksi modular dengan rangka baja ringan dan baja CNP, dinding sandwich panel, atap metal, serta lantai GRC berlapis vinyl, untuk mempercepat pengerjaan dan memastikan hunian aman serta nyaman bagi warga.
Sisa lahan yang belum digunakan akan dikembangkan menjadi hunian tetap (huntao) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pembangunan huntara ini juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN Karya, serta dukungan PLN untuk penyediaan listrik dan infrastruktur air bersih.Kementerian PU berkomitmen agar seluruh tahapan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai standar, memastikan masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Selatan dapat menempati hunian yang layak dan aman.*
(k/dh)
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL