DPC PKN Binjai dan Langkat Solid Hadiri Rakornas Sumut, Siap Kerja Nyata untuk Rakyat
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
JAKARTA – Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan rekomendasi 30 daerah tertinggal dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
"Kami mohon nanti bagaimana mendapat satu ruang di kementerian/lembaga, agar program-program terkait 3T juga menyentuh kami. Saya katakan jujur, hampir tidak ada perhatian terhadap daerah 3T ini dalam program Bapak dan Ibu," ujar Amizaro, disambut persetujuan seluruh kepala daerah yang hadir.Baca Juga:
Amizaro menekankan perlunya keberpihakan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk Biaya Alokasi Khusus (BAK) dan program afirmatif lainnya.
Ia menegaskan dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 12, yang seharusnya menjamin perhatian bagi daerah tertinggal.
"Kalau di Papua ada otsus, Aceh juga ada otsus. Kami daerah tertinggal apa? Mohon diberikan perhatian," katanya.
Dalam forum tersebut, Amizaro ditunjuk sebagai koordinator 30 daerah tertinggal.
Data Kemendes PDT menunjukkan 30 kabupaten ini tersebar di beberapa provinsi, antara lain:
- Sumatera Utara: Kabupaten Nias Utara
- Nusa Tenggara Timur: Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua
- Papua dan sekitarnya: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo menuturkan, status ketertinggalan diukur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penilaian mencakup kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, persentase penduduk miskin, serta Indeks Desa yang meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Amizaro berharap rekomendasi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar program pembangunan benar-benar menyasar daerah 3T, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.*
(km/ad)
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Bustami Zainudin menilai penyematan julukan Bapak Infrastruktur kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jok
NASIONAL
BANDA ACEH Tokoh perdamaian Aceh sekaligus mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan 21
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menegur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pemata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan perkembangan terbaru terkait gempa bumi yang mengguncang Nusa T
NASIONAL
SOLOK Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, terus dikebut. Sejumlah sektor menjadi priori
NASIONAL
AGAM Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mulai memasuki tahap pelaksa
NASIONAL
NAGAN RAYA Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk memulihkan lahan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA