Wacana Pemotongan Gaji Pejabat, PDI Perjuangan: Harus Dimulai dari Presiden dan Menteri
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai da
NASIONAL
JAKARTA— Ombudsman Republik Indonesia (RI) buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombudsman dan rumah salah satu komisionernya, Yeka Hendra Fatika, pada pekan lalu.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejagung dalam rangka penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
"Kami menghormati Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ombudsman juga akan memastikan bahwa seluruh proses ini berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan," kata Najih dalam keterangannya yang dilansir dari situs resmi Ombudsman pada Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Najih menambahkan, Ombudsman memiliki komitmen untuk mendukung supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pihaknya juga menegaskan bahwa setiap produk pengawasan yang dikeluarkan oleh Ombudsman, baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun rekomendasi, sudah melalui mekanisme kontrol yang ketat sesuai peraturan internal.
Keberatan atas Dugaan Manipulasi Rekomendasi Ombudsman
Penggeledahan yang dilakukan Kejagung bermula dari dugaan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang terkait dengan rekomendasi Ombudsman dalam sebuah sengketa hukum yang melibatkan tiga korporasi besar.
Ketiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, sebelumnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkat rekomendasi Ombudsman yang menyebutkan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor CPO.
Kejagung menduga bahwa rekomendasi Ombudsman yang menguntungkan korporasi tersebut telah dimanipulasi, yang mengakibatkan terhambatnya proses hukum terhadap mereka.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, penggeledahan ini terkait dengan dugaan adanya perintangan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.
"Rekomendasi Ombudsman tersebut diduga menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga korporasi besar. Kami menduga ada permainan di balik rekomendasi tersebut yang mengarah pada perintangan penyidikan," ujar Anang pada Senin (9/3/2026).*
(d/dh)
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai da
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara langsung melepas keberangkatan peserta program Mudik Gratis yang menggunakan keret
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan bahwa program Mudik Gratis yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ti
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan.Ahm
PEMERINTAHAN
ACEH TIMUR Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, men
PEMERINTAHAN
MEDAN Pulung Rinandoro mundur dari jabatan Dewan Komisaris (Dekom) PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Berbagai spekulasi pun berkembang. Ada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menghema
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memastikan stok bahan pokok di kota tersebut dalam keadaan aman jelang Hari Raya Idul Fitri 1447H. Per
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700.1.2.3/2047/2026 pada 10 Maret 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memberikan pengaruh signifikan terha
POLITIK