244 Kg Sabu Digagalkan Polda Sumut dalam Sebulan, 9 Tersangka Diamankan
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran 244 kilogram sabu dari tiga kasus berbeda. Dalam pengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Program perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang digagas Pemerintah Kota Medan mendapat sorotan tajam.
Alih-alih meringankan beban pekerja rentan, kebijakan ini disebut berpotensi membebani kepala lingkungan (kepling).
Sorotan ini muncul setelah beredarnya surat Sekretariat Daerah Kota Medan tertanggal 6 Maret 2026.Baca Juga:
Dalam surat tersebut, camat dan lurah diminta menginstruksikan kepling untuk mengakuisisi minimal 50 peserta per lingkungan.
Target ini bagian dari ambisi Pemko Medan untuk melindungi 100.050 tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, praktik di lapangan disebut berbeda jauh dari konsep di atas kertas. Beberapa kepling menyatakan mereka tidak hanya mendata dan mendaftarkan warga, tetapi juga didorong berperan layaknya agen BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini bukan sekadar pendataan. Kepling seperti dipaksa jadi agen. Harus kejar target, bahkan sampai nombok kalau warga tidak mampu bayar iuran," ujar seorang sumber.
Mayoritas peserta program adalah pekerja informal seperti pedagang kecil, pengemudi ojek, dan pekerja harian.
Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat pembayaran iuran sering tertunda. Tekanan target menempatkan kepling dalam dilema: memenuhi instruksi atau menghadapi kesulitan ekonomi warganya.
Menanggapi sorotan ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemko Medan, Rudy Asriandi, membantah adanya kewajiban kepling menalangi iuran.
Menurut Rudy, program "Empowering Kepling" bertujuan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal.
"Tidak ada kewajiban kepling untuk nombok iuran. Malah kepling dilarang membayar iuran masyarakat," tegas Rudy, Senin (30/3/2026). Peran kepling, kata dia, lebih fokus pada edukasi masyarakat minimal tiga kali hingga Desember 2026 agar memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Rudy juga meluruskan soal target akuisisi 50 peserta per lingkungan. Target tersebut bersifat tahunan, bukan jangka pendek, sehingga setiap bulan kepling cukup menargetkan empat hingga lima peserta.
Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan santunan hampir Rp1 triliun kepada warga Kota Medan, termasuk beasiswa untuk 1.915 anak dari keluarga peserta yang meninggal dunia.
Pemerhati sosial, Otti S. Batubara, mengingatkan agar kebijakan tidak dibebankan sepenuhnya pada level bawah. "Jika program dipaksakan dengan target tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat, maka kepling yang akan menjadi korban," ujarnya.*
(tm/dh)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran 244 kilogram sabu dari tiga kasus berbeda. Dalam pengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengungk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Proses pengadaan proyek pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun anggaran
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Jalan Besar Namorambe yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan, Sumatera Utara, rusak parah dan menjadi
NASIONAL
JAKARTA Proses penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026)
NASIONAL
JAKARTA Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung resmi mengajukan kasasi atas putusan banding mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Syahganda menggantik
SOSOK
MEDAN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mencatat bantuan pascabencana telah disalurkan kepada 13.702 keluarga penerima manfaat (KPM)
PEMERINTAHAN