Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rabu, 13 Mei 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai itu dibuka oleh Pelaksana Harian Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina.
Sejumlah pejabat daerah, perwakilan Kementerian Hukum Sumatera Utara, konsultan penyusun dokumen RP3KP, serta camat se-Kota Tanjungbalai turut hadir dalam forum tersebut.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Fadly mengatakan RP3KP disusun sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.
Ia menegaskan bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dibangun secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
"Dokumen ini diharapkan menjadi dasar pengendalian pembangunan, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman," kata Fadly.
Ia menjelaskan, RP3KP juga akan menjadi pedoman pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang di Kota Tanjungbalai.
Penyusunan dokumen ini, kata dia, harus selaras dengan kebijakan RTRW sebagaimana diatur dalam Perda Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2025.
Menurut dia, keselarasan tersebut penting agar pembangunan perumahan berjalan sesuai peruntukan ruang serta menciptakan kawasan permukiman yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
Fadly menambahkan, FGD ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar Ranperda RP3KP yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat.
"Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mendukung pembangunan perumahan yang layak, aman, dan nyaman demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran secara aktif sehingga Ranperda tersebut dapat menjadi produk hukum yang implementatif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL