MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menolak menandatangani dokumen rencana pembangunan Tower B Rumah Sakit Haji yang disebut memiliki nilai anggaran hingga Rp484 miliar.
Ia menilai proses perencanaan proyek tersebut tidak transparan dan menyimpan sejumlah kejanggalan.
Bobby Nasution mengaku sejak awal tidak pernah menerima pemaparan resmi maupun penjelasan rinci terkait proyek pembangunan gedung 10 lantai itu.Baca Juga:
Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan mekanisme pengajuan proyek yang dinilai tidak melalui tahapan yang semestinya.
"Saya tidak pernah lihat dipresentasikan, tidak pernah ditunjukkan detail perencanaannya. Tiba-tiba diminta langsung tanda tangan. Ini kan tidak masuk akal," kata Bobby Nasution, Senin (25/5/2026).
Ia juga menyebut adanya dorongan agar dirinya segera menandatangani dokumen proyek, bahkan sebelum resmi dilantik sebagai gubernur.
Menurutnya, situasi itu memperkuat dugaan bahwa proses perencanaan tidak berjalan secara terbuka.
"Begitu dinyatakan menang oleh KPU, langsung banyak yang menghubungi, mengucapkan selamat, dan mendorong agar segera tanda tangan. Padahal saya belum dilantik saat itu," ujarnya.
Selain soal transparansi, Bobby Nasution turut menyoroti besarnya nilai anggaran proyek yang mencapai Rp484 miliar hanya untuk pembangunan fisik.
Ia menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena tidak masuk akal.
"Angka Rp484 miliar itu hanya untuk bangunan fisiknya saja. Itu menurut saya tidak wajar," katanya.
Atas dasar itu, Bobby menegaskan tidak bersedia menandatangani persetujuan proyek tersebut sebelum seluruh proses perencanaan dijelaskan secara terbuka dan sesuai aturan.
Ia bahkan meminta agar proyek ditunda atau dibatalkan sementara waktu.
"Saya tidak mau tanda tangan. Kalau dari awal tidak transparan dan angkanya tidak masuk akal, lebih baik dibatalkan dulu," ucapnya.
Bobby Nasution juga mengingatkan agar setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan agar tidak merugikan daerah.*
(sp/ad)
MEDAN Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara men
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
BANDUNG Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Ba
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang din
PERTANIAN AGRIBISNIS
