Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur 2026, Sebanyak 41 Proyek Fisik Sudah Berjalan

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

Sejumlah pekerjaan fisik yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) kini telah memasuki tahap pelaksanaan di berbagai wilayah.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara hingga 10 Juli 2026, terdapat 41 kegiatan pembangunan fisik yang telah menunjukkan progres.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Dana Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dipercepat, Fokus Pulihkan Daerah Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut, 7 kegiatan merupakan Proyek Strategis Daerah (PSD), sedangkan sisanya merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Kepala Dinas BMBKCK Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan agar seluruh proyek dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten/kota," ujar Chandra Dalimunthe, Selasa (14/7/2026).

Chandra menjelaskan proyek yang sedang berjalan meliputi berbagai jenis pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan struktur jalan provinsi, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jembatan, hingga pembangunan turap, talud, dan bronjong sebagai pengaman jalan.

Selain itu, terdapat pula kegiatan pembukaan dan penimbunan jalan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Toba, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang.

Selain proyek yang telah berjalan, Pemprov Sumut juga mencatat 14 kegiatan pembangunan fisik telah memasuki tahap kontrak.

Kegiatan tersebut meliputi proyek PHTC, PSD, hingga proyek penanganan pascabencana, termasuk pembangunan jembatan baru pada ruas Simpang Tiga Namu Unggas–Tangkahan di Kabupaten Langkat.

Sementara itu, terdapat 13 kegiatan yang saat ini masih berada dalam proses tender. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur PHTC, penanganan pascabencana, pembangunan turap pada ruas Kuala–Simpang Marike di Kabupaten Langkat, serta proyek yang didanai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Pemprov Sumut juga mencatat terdapat lima proyek PSD yang masih dalam proses penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Seluruh proyek tersebut berada di wilayah Nias Barat dan Nias Selatan.

Sedangkan dua proyek lainnya masih berada pada tahap awal pengadaan dan belum masuk RUP.

Kedua proyek tersebut meliputi:

- Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang didanai melalui Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Deli Serdang.
- Peningkatan struktur jalan ruas Sihaporas (Batas Kabupaten Padang Lawas Utara)–Paringgonan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2026 dan sisa DBH Sawit hingga Tahun Anggaran 2024.

Selain pembangunan reguler, Pemprov Sumut juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pascabencana.

Pada tahun 2026, terdapat 21 kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan.

Proyek tersebut meliputi perbaikan oprit jembatan, pembangunan turap, talud, bronjong, hingga penggantian jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Lokasi penanganan tersebar di sejumlah daerah, antara lain Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

Chandra menegaskan seluruh tahapan pembangunan terus dipantau agar proses tender, kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Kami terus berupaya memastikan alur pelaksanaan pembangunan, dari mulai proses tender hingga kontrak berjalan efektif dan terukur, termasuk untuk pembangunan penanganan pasca bencana," kata Chandra.

Pemprov Sumut berharap percepatan pembangunan infrastruktur pada 2026 mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.* (ad)

Bobby Nasution Minta Dana Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dipercepat, Fokus Pulihkan Daerah Terdampak Bencana

Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata

Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Tak Akan Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara

Mengapa RUU Perampasan Aset Dialihkan Jadi Inisiatif DPR? Habiburokhman Ungkap Alasannya

Kabar Baik untuk Nelayan! Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Kapal 30-200 GT, Turun Jadi Rp15.000 per Liter