Marak Begal di Bandung, Menteri HAM Pigai Ingatkan Warga Tak Main Hakim Sendiri
BANDUNG Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa aksi begal merupakan tindak kriminal yang harus ditindak secara
NASIONAL
TANJAB TIMUR— Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.
Melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), pemerintah daerah melakukan berbagai strategi untuk memastikan target pendapatan daerah tetap tercapai tanpa membebani masyarakat.
Kepala Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Awalaudin, mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga berupaya menggali potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal dikelola.
"Optimalisasi pendapatan daerah tetap menjadi prioritas, tetapi tidak boleh membebani masyarakat. Yang kami lakukan adalah menggali potensi-potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal," ujar Awalaudin.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Bakeuda adalah mengevaluasi potensi retribusi daerah agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah retribusi rumah susun.
Sebelumnya, nilai potensi retribusi tersebut hanya diperkirakan sekitar Rp50 juta hingga Rp105 juta.
Namun setelah dilakukan kajian, potensi penerimaan sebenarnya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp180 juta.
Selain mengoptimalkan sektor retribusi, Bakeuda juga melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pemerintah daerah juga mendata kembali berbagai potensi pajak dan retribusi yang belum tercatat.
Langkah lain yang dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan air tanah oleh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Awalaudin mengatakan, selama ini sejumlah perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, melaporkan penggunaan air permukaan.
Namun pemerintah daerah akan melakukan monitoring untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.
"Selama ini sebagian perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, melaporkan menggunakan air permukaan. Namun kami akan melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan air tersebut sesuai kondisi sebenarnya," katanya.
Selain itu, pengawasan terhadap pemasangan reklame juga diperketat.
Bakeuda memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku.
"Berapa pun nilainya, semua potensi pendapatan harus dioptimalkan. Tidak ada lagi ruang bagi oknum yang memasang reklame tanpa mengikuti aturan yang berlaku," tegas Awalaudin.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan PAD sebesar Rp107 miliar.
Angka tersebut meningkat dibandingkan target sebelumnya.
Pada 2025, target awal PAD berada di angka Rp85 miliar.
Setelah perubahan anggaran, target tersebut meningkat menjadi Rp97 miliar dan berhasil direalisasikan hingga 100 persen.
Sementara untuk tahun 2026, hingga 27 Juli, realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai sekitar 52 persen dari target tahunan.
Awalaudin optimistis capaian tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana karena pemerintah daerah terus melakukan penagihan dan pengawasan terhadap berbagai sumber pendapatan.
"Alhamdulillah, realisasi PAD sudah mencapai sekitar 52 persen. Capaian ini masih on track karena kami juga terus melakukan penagihan secara lebih masif terhadap potensi-potensi pendapatan daerah," pungkasnya.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Timur berharap target PAD tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.* (ad)
BANDUNG Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa aksi begal merupakan tindak kriminal yang harus ditindak secara
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Juprizal, untuk diperiksa seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Mud
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, sebagai saksi da
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dengan menyerap berbagai masukan
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengakhiri perdagangan di zona merah pada Selasa (28/7/2026). Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan digelar di Ka
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan trans
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Selasa (28/7/2026). Pelemahan mat
EKONOMI