Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan daerah. Atas dasar itu, Kepulauan Nias menjadi wilayah prioritas dalam pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG).
Hal tersebut disampaikan Surya saat mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Rabu (12/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Surya berdialog dengan kepala sekolah, guru dan para siswa. Ia juga melihat langsung pelaksanaan program pendidikan gratis yang diterapkan di wilayah Kepulauan Nias.Baca Juga:
Surya mengatakan melalui PUBG, siswa SMA, SMK dan SLB di Kepulauan Nias tidak lagi dibebani pungutan pendidikan. Untuk tahap awal, Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang mendapatkan program tersebut.
"Tentang pendidikan gratis, ini adalah tekad dari Bapak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kita mau Sumut itu tingkat SMA, SMK, SLB itu harus pendidikannya gratis," kata Surya, didampingi Staf Ahli I PKK Sumut Titiek Sugiharti.
Menurut Surya, pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan status daerah tertinggal. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ia mengatakan pendidikan merupakan pelayanan wajib pemerintah sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Pendidikan adalah pelayanan wajib, pendidikan adalah salah satu indikator yang harus ditingkatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, inilah yang harus sama-sama kita lakukan," kata Surya.
Surya berharap program pendidikan gratis tersebut dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak di Kepulauan Nias untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya sekolah.
Di hadapan para pelajar SMKN 1 Teluk Dalam, Surya juga berpesan agar siswa tidak melupakan jasa guru setelah menyelesaikan pendidikan.
Ia mengingatkan para siswa untuk tetap menghormati guru meskipun nantinya telah lulus, bekerja, berusaha atau mencapai kesuksesan.
"Anak-anakku sekalian, yang saya sayangi, kalau nanti sudah lulus, tamat, kalian bekerja, berusaha, sukses, ingat kepada guru kalian, jangan pernah kalian katakan itu bekas guru, jangan pernah," kata Surya.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Teluk Dalam Theresia Junita Halawa mengatakan manfaat Program Unggulan Bersekolah Gratis telah dirasakan langsung oleh para siswa.
Menurutnya, program yang digulirkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tersebut membantu meringankan beban orang tua karena siswa tidak lagi dibebani biaya SPP.
"Program unggulan Pak Gubernur tentang PUBG pembebasan SPP untuk sekolah, tahun ini untuk Kepulauan Nias terkhusus SMKN 1 Teluk Dalam juga sudah, tentu program ini sangat bermanfaat kepada anak kita, karena tidak ada lagi pungutan SPP. Jadi anak kita 100 persen gratis," kata Junita.
Junita menilai pembebasan SPP memberikan manfaat bagi siswa dan keluarga, khususnya dalam mengurangi beban biaya pendidikan.
Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Kepulauan Nias agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan menengah tanpa terkendala biaya sekolah.
Surya menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Dengan menjadikan Kepulauan Nias sebagai wilayah prioritas pada tahap awal program, Pemprov Sumut berharap akses pendidikan yang lebih terjangkau dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendampingi Wagub Surya.* (dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL