Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN – Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera.
Langkah itu akan dilakukan melalui Rapat Kerja 10 gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32.
Rapat kerja tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 September 2026.Baca Juga:
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Forum IMT-GT ke-32 yang berlangsung di Kota Medan pada 7–10 September 2026.
Selain memperkuat kerja sama sub-regional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah provinsi di Sumatera untuk meningkatkan koordinasi pembangunan antardaerah.
Perencana Ahli Utama atau Fungsional Perencana Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan mengatakan, 10 gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama mengenai rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah.
"Sebanyak 10 Gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama terkait rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah. Ini merupakan langkah strategis yang telah diawali melalui pra-pertemuan di Kemenko Perekonomian sebelumnya," jelas Effendy saat temu pers yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).
Kesepahaman tersebut akan melibatkan gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
Tujuan kesepakatan bersama tersebut, menurut Effendy, adalah memperkuat sinergi dan koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi se-Sumatera.
Selain itu, kesepakatan diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan regional dengan arah pembangunan nasional.
Kerja sama lintas daerah juga akan didorong pada sejumlah bidang yang menjadi kepentingan bersama.
Pemerintah daerah di Sumatera diharapkan dapat memperkuat pertukaran data, informasi, inovasi, serta praktik baik dalam pembangunan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK