Tragis di Tengah Blackout Sumut, Dua Pegawai Tewas Diduga Keracunan Genset di Batu Bara
BATU BARA Peristiwa padam listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara diduga memakan korban jiwa. Empat pe
PERISTIWA
MEDAN – Isu seputar pembangunan Kota Medan selama kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution memicu polemik di kalangan politikus. Mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution baru-baru ini menilai bahwa pembangunan di era Bobby Nasution lebih banyak mudarat daripada manfaat. Pernyataan ini menuai tanggapan keras dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Gerindra Sumatera Utara, Sugiat Santoso, yang menepis tudingan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 14 Agustus 2024, Sugiat Santoso mengungkapkan kebingungannya terhadap kritik yang dilontarkan Akhyar. “Kami sebenarnya bingung dengan pernyataan beliau, mudarat seperti apa yang beliau maksud,” kata Sugiat. Menurut Sugiat, banyak program yang diluncurkan selama masa kepemimpinan Bobby Nasution dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Medan.
Sugiat mencatat sejumlah program yang dianggap berdampak positif, seperti penggunaan e-KTP untuk berobat, pemberian beasiswa pendidikan, serta pembangunan fasilitas seperti Mal Pelayanan Publik dan kolam retensi. “Banyak program Bobby Afif Nasution yang bermanfaat selama menjadi Wali Kota Medan, mulai dari berobat menggunakan KTP, beasiswa di bidang pendidikan, kolam retensi, mal pelayanan publik, dan masih banyak lagi,” ungkapnya.
Namun, Sugiat menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di kota ini, seperti Lapangan Merdeka, stadion, underpass, dan drainase untuk mengatasi banjir, masih dalam proses. Menurutnya, pernyataan Akhyar yang menyimpulkan bahwa pembangunan di Medan lebih banyak mudarat tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Kalau soal pembangunan infrastruktur, saat ini masih berjalan semua. Kenapa disimpulkan mudarat?” tegasnya.
Sugiat juga mempertanyakan dasar dari pernyataan Akhyar dan menilai bahwa kritik tersebut tidak memiliki landasan yang jelas. “Kami rasa pernyataan itu tidak memiliki dasar yang jelas. Malah yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sudah dilakukan Akhyar selama menjabat sebagai Plt maupun Wali Kota Medan,” ujarnya.
Sebelumnya, Akhyar Nasution, yang merupakan politisi PDIP, mengkritik keras pembangunan selama masa kepemimpinan Bobby Nasution. Menurut Akhyar, selama empat tahun Bobby memimpin, banyak program pembangunan yang justru tidak memberikan manfaat, bahkan lebih banyak mudaratnya. Akhyar menilai bahwa jika Bobby Nasution melanjutkan karir politiknya sebagai Gubernur Sumatera Utara, kemudaratan tersebut akan meluas ke seluruh provinsi.
“Mengapa saya mendukung Pak Edy untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara? Berdasarkan pengalaman empat tahun di Kota Medan, pembangunannya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat,” kata Akhyar saat ditemui di kediamannya pada 13 Agustus 2024.
Akhyar merasa bahwa sebagai warga negara, ia memiliki kewajiban untuk mencegah hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat. “Adalah hak saya sebagai warga negara untuk mencegah supaya kemudaratan itu tidak terdistribusi ke Sumatera Utara,” tambahnya.
Polemik ini mencerminkan ketegangan politik yang kian memanas menjelang Pilkada dan pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Seiring dengan kritik dan tanggapan yang terus berdatangan, masyarakat Medan dan Sumatera Utara akan menantikan klarifikasi lebih lanjut serta tindakan nyata dari para calon pemimpin terkait isu-isu pembangunan dan kemajuan daerah.
(K/09)
BATU BARA Peristiwa padam listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara diduga memakan korban jiwa. Empat pe
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa Jakarta masih tetap berstatus sebagai ibu kota negara hingga pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Minggu (24/5/2026), terpantau stabil dan tidak menga
EKONOMI
JAKARTA Sikap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang memilih berangkat haji melalui jalur reguler dengan masa tunggu seki
NASIONAL
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan damai dengan Iran segera tercapai. Dalam pernyataannya, Trump men
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang atau fee dalam kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menegaskan kabar viral yang menyebut pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 b
EKONOMI
OlehMohammad DawamMUKTAMAR ke35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026 mendatang bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi. Momen
OPINI
ACEH Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan lima jembat
NASIONAL
PHNOM PENH Sebanyak 5.950 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah mendapatkan penghapusan denda overstay dari Pemerintah Kamboja.
NASIONAL