Kurir 10 Kg Sabu di Medan Divonis 20 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Pidana Mati
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mulai dilaksanakan di Kota Medan pada tahun 2025.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan bahwa progres program tersebut berjalan dengan baik dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
"Progres Sekolah Rakyat di Kota Medan berjalan dengan baik, dan tahun ini juga mulai berjalan," ujar Wali Kota Rico Waas, Selasa (8/7/2025).
Sebagai tahap awal, program Sekolah Rakyat di Kota Medan akan dilaksanakan di Gedung Sentra Bahagia, Jalan Willem Iskandar (Jalan Pancing), sebagai lokasi sementara sebelum gedung permanen selesai dibangun di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.
"Tahun ini sifatnya masih percobaan. Jadi sementara akan digelar di Gedung Sentra Bahagia," jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Program Sekolah Rakyat tahun ini akan membuka kuota untuk 100 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang akan dibagi dalam empat kelas, masing-masing berisi 25 siswa.
Menariknya, seluruh siswa akan menempuh pendidikan dengan sistem boarding school atau berasrama.
"Para siswa akan belajar dan tinggal di sana, karena Sekolah Rakyat ini memang dirancang sebagai sekolah berasrama," lanjutnya.
Rico Waas menyampaikan bahwa lokasi di Tanjung Selamat dipilih setelah sebelumnya Pemko Medan mengusulkan kawasan Sicanang, Medan Belawan.
Namun, usulan itu tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat karena dinilai kurang tepat.
"Setelah disurvei, Pemerintah Pusat menganggap lokasi di Sicanang kurang ideal, sehingga kita arahkan ke Tanjung Selamat. Tapi sebenarnya tidak jadi soal, karena siswa nantinya tinggal di sekolah tersebut," tambahnya.
Saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Sosial tengah melakukan pendataan dan seleksi ketat calon siswa Sekolah Rakyat, dengan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN