Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
BATUBARA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menuai sorotan dari orang tua siswa.
Program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diduga tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan menu yang telah ditetapkan.
Baca Juga:Seorang orang tua murid merekam menu MBG yang dibawa pulang anaknya dan memperlihatkan isi paket makanan tersebut.
Dalam video yang beredar, terlihat menu hanya terdiri dari satu kotak susu kecil merek Frisian Flag, satu buah salak, serta satu bungkus kerupuk. Perkiraan nilai menu tersebut sekitar Rp6.000.
Padahal, berdasarkan arahan Presiden untuk program MBG, menu anak sekolah dianjurkan memiliki komposisi gizi seimbang yang mencakup karbohidrat (misalnya nasi), protein hewani (ayam, telur, atau ikan), protein nabati (tempe atau tahu), sayuran, buah, dan susu.
Anggaran yang diestimasi berkisar antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per anak per hari.
Kekecewaan disampaikan salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
"Apa ini menu MBG di SD 02 Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara? Kok segini saja? Apa mau banyak ambil untung mereka?!" ucapnya dengan nada kesal.
Ia juga menyampaikan harapan langsung kepada Presiden agar program ini dievaluasi secara menyeluruh.
"Kok begini ya Pak Presiden menu MBG-nya? Menurut saya lebih baik program ini dihentikan kalau seperti ini. Saya menilai ada oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Program bagus tapi bisa membuka peluang korupsi kalau tidak diawasi ketat. Contohnya, menu anak saya hanya susu sekotak, salak satu, dan kerupuk," tutupnya.
Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, mencegah stunting, serta mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar siswa.
Jika benar terjadi ketidaksesuaian menu di lapangan, masyarakat berharap adanya pengawasan ketat dan evaluasi dari pihak terkait agar tujuan mulia program tersebut tidak menyimpang dari instruksi awal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara program MBG di sekolah tersebut belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian menu tersebut.*
Baca Juga:
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL