Mahfud MD Kritik Intensitas Kunker Prabowo ke Luar Negeri, Minta Transparansi Hasil untuk Rakyat
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
Ia mengungkapkan bahwa selama ini Revaldi turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga karena kondisi ekonomi yang terbatas.
Menanggapi berbagai kondisi yang dialami calon peserta didik, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh anak, termasuk mereka yang terlambat mengakses sekolah atau bahkan belum pernah bersekolah sama sekali.
Menurut dia, peserta didik yang belum pernah mengenyam pendidikan akan mendapatkan program penyetaraan dan pendampingan khusus agar mampu mengejar ketertinggalan akademik sesuai kemampuan masing-masing.
"Di Sekolah Rakyat memang tidak mengenal batas usia. Jadi meskipun sudah berusia 15 tahun dan belum pernah sekolah, tetap bisa diterima. Nanti akan ada program penyetaraan dan percepatan pembelajaran sesuai kemampuan siswa," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa para siswa akan didampingi oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk membantu proses adaptasi dan pembelajaran sehingga mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dengan lebih cepat apabila menunjukkan perkembangan yang baik.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan untuk memperoleh pendidikan formal.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi, usia, maupun faktor sosial lainnya.*
(d/ad)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait penyebutan namanya dalam pledoi yang dibacakan mantan Menteri Pen
NASIONAL
JAKARTA Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih melanjutkan penggeledahan di Kantor Bada
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan kembali bergulir. Dalam agenda pembacaan nota pembe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Turki, Hakan Fidan, di kediaman pribadinya di Hamb
POLITIK
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nani
POLITIK
JAKARTA Perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, memasuki babak baru. Berkas perkara dengan te
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk diperiksa sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tuka
EKONOMI