Dapur MBG Disuspend Tak Selalu Hilang Insentif, BGN Beberkan 4 Kategori Penentu Pembayaran
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
Tanjung Tiram , Talawi – Warga di Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Talawi kembali harus menghadapi banjir rob yang semakin parah.
Bukan hanya karena fenomena alam, tetapi juga akibat kelalaian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengusaha panglong yang abai terhadap dampak lingkungan.
Dari hasil pantauan langsung di lapangan, kondisi parit di wilayah tersebut nyaris tidak berfungsi.
Parit-parit yang seharusnya menjadi saluran pembuangan air kini tersumbat oleh pasir, lumpur, dan sampah.
Ironisnya, penyebab utama bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi juga pasir yang berasal dari proyek pembangunan rumah dan stok pasir milik pengusaha panglong.
.jpeg)


Pemerintah Tutup Mata, Pengusaha Panglong Semena-mena
Banyak pengusaha panglong yang menyimpan pasir dan batu kerikil di sekitar parit tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Tanpa sekat atau tembok pengaman, pasir dan kerikil tersebut dengan mudah masuk ke dalam saluran air, menyebabkan penyumbatan parah.
Akibatnya, saat hujan turun atau air pasang naik, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan meluap ke pemukiman warga.
Parahnya lagi, warga yang sedang membangun rumah juga turut berkontribusi dalam bencana ini. Material seperti pasir dan tanah dibiarkan berserakan di jalan dan di atas parit.
Begitu hujan turun, material ini hanyut masuk ke dalam parit dan memperburuk penyumbatan.
Namun, yang lebih mengecewakan adalah sikap pemerintah yang seolah menutup mata.
Tidak ada tindakan tegas terhadap para pelaku, baik itu pengusaha panglong maupun warga yang sembrono dalam membuang material bangunan.
Padahal, sudah jelas bahwa kondisi ini sangat merugikan masyarakat luas.
Warga Menuntut Tindakan Tegas!
Warga yang menjadi korban banjir rob mendesak pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk segera turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi parit yang sudah tidak berfungsi. Mereka meminta:
1. Penertiban Pengusaha Panglong
Pemerintah harus segera menindak tegas pengusaha panglong yang menyimpan pasir dan batu kerikil tanpa pengamanan yang layak. Jika perlu, izin usaha mereka dicabut jika terbukti abai terhadap lingkungan.
2. Pengawasan Ketat Pembangunan Rumah
Warga yang membangun rumah harus diberikan peringatan dan aturan ketat mengenai penyimpanan material bangunan. Jangan sampai pembangunan rumah pribadi malah merugikan lingkungan sekitar.
3. Normalisasi dan Pembersihan Parit Secara Berkala
Pemerintah harus segera melakukan pengerukan dan pembersihan parit yang sudah tersumbat agar dapat kembali berfungsi dengan baik.
4. Sanksi Tegas bagi Pelanggar
Jangan hanya memberi imbauan, tapi berikan sanksi tegas kepada siapa saja yang terbukti menyebabkan penyumbatan parit, baik itu pengusaha, warga, atau bahkan pihak yang lalai dalam pengawasan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka banjir rob akan semakin parah dan merugikan masyarakat lebih luas.
Pemerintah harus segera bertindak sebelum bencana ini semakin menjadi-jadi. Warga sudah muak dengan janji-janji tanpa aksi!
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur meminta agar aktivis KontraS, Andrie Yunus, dihadirkan sebagai saksi korban dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stas
POLITIK
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029. Pemerintah di
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dasar konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini. Cabai rawit merah ter
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal
EKONOMI
BEKASI PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan tidak ada perbedaan standar keselamatan antara penumpang perempuan dan lakilaki di laya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 trili
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform Wikipedia yang dikelola Wikimedia Foundation tidak akan dibloki
SAINS DAN TEKNOLOGI