Demo Ricuh di Langkat, Massa Jebol Pagar Kantor Bupati dan Kejar Mobil Dinas

LANGKAT - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan mengamuk di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Senin (20/4/2026). Massa mendobrak pagar hingga ambruk dan sempat mengejar mobil dinas yang hendak keluar dari lokasi.

Aksi tersebut terjadi setelah massa mengaku tidak puas dengan hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Langkat sebelumnya.

Setibanya di Kantor Bupati Langkat, massa langsung merangsek masuk dengan mendobrak pagar yang dijaga Satpol PP dan aparat kepolisian. Aksi dorong-dorongan sempat terjadi antara massa dan petugas.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Paparkan Tantangan Implementasi KUHP dan KUHAP saat Kunjungan Komisi III DPR RI

Karena jumlah massa lebih banyak, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam area kantor bupati. Suasana sempat memanas ketika sejumlah massa mengejar mobil dinas yang hendak keluar dari kompleks.

Beruntung, aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi dan mencegah aksi perusakan terhadap kendaraan dinas tersebut.

Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya "Kami Korban Banjir dan Korban Data Siluman" serta "Mana Bantuan untuk Kami".

Massa juga meminta agar Bupati Langkat Syah Afandin menemui mereka. Namun, berdasarkan informasi, yang bersangkutan sedang berada di Jakarta.

Salah satu koordinator aksi, Andika Ardiansyah, mengatakan kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan penyaluran bantuan banjir yang dinilai tidak merata.

"Kami datang untuk mencari keadilan. RDP di DPRD sudah dilakukan, tapi tidak ada hasilnya," ujar Andika.

Ia menilai bantuan dari pemerintah pusat tidak tersalurkan secara adil kepada korban banjir di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Besitang.

Menurutnya, bantuan yang dijanjikan meliputi stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta, bantuan perabotan Rp3 juta, serta jaminan hidup (jadup) sekitar Rp1,35 juta per jiwa.

"Penyalurannya tidak merata. Bahkan ada yang tidak terdampak justru menerima bantuan," ungkapnya.

Kapolda Aceh Paparkan Tantangan Implementasi KUHP dan KUHAP saat Kunjungan Komisi III DPR RI

Kejati Sumut Respon Cepat Setelah Amsal Sitepu Divonis Bebas, Evaluasi Langkah Selanjutnya

Amsal Sitepu Sebut Ditawari Kerja Video Kejari Karo Sebelum Ditetapkan Tersangka

Amsal Sitepu Hadir di RDPU Komisi III DPR Bersama Kajari Karo Usai Divonis Bebas

Menjaga Peradilan Berkualitas, DPR Dorong Sistem Rekrutmen Hakim Lebih Ketat

KontraS Ungkap 16 Orang Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Ini Temuan Terbarunya