JAKARTA — Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026.
Aksi tersebut mengangkat tema "Evaluasi Militerisme, Transparansi Tata Kelola Program Nasional, dan Penegakan Akuntabilitas Pemerintah."
Koordinator Lapangan Aksi, Dicky, mengatakan massa akan terlebih dahulu berkumpul dan menyampaikan aspirasi di depan Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.Baca Juga:
Salah satu isu yang disoroti adalah penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami akan gelar aksi kurang lebih jam 14.00 WIB ya, di Kantor BGN dulu," kata Dicky.
Setelah menyampaikan tuntutan di depan Kantor BGN, massa berencana bergerak menuju Kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
"Rencananya nanti setelah dari BGN akan geser ke depan Kemenhan," jelas Dicky.
Menurut Dicky, sekitar 10 organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta Selatan akan mengikuti aksi tersebut.
Organisasi itu terdiri atas LMND, HMI MPO, GMNI, PMKRI, HMI Dipo, SEMMI, PMII, IMM, KAMMI, dan Hikmah Budhi.
Jumlah massa yang diperkirakan hadir berkisar 50 hingga 100 orang di dua lokasi aksi.
Empat Tuntutan Mahasiswa untuk BGN
Untuk BGN, mahasiswa membawa empat tuntutan terkait Program Makan Bergizi Gratis.
Pertama, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola Program MBG.
Kedua, mereka meminta adanya peningkatan transparansi penggunaan anggaran dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut.
Ketiga, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan dan dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan dalam pelaksanaan MBG.
Keempat, mereka meminta pemerintah memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Empat Tuntutan untuk Kementerian Pertahanan
Sementara itu, tuntutan mahasiswa terhadap Kementerian Pertahanan berkaitan dengan isu militerisme dan kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat atau peserta sipil.
Mahasiswa mendesak Prabowo mencopot Sjafrie Sjamsoeddin dari jabatan Menteri Pertahanan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bentuk pelatihan berorientasi militerisme yang melibatkan masyarakat atau peserta sipil.
Mereka juga mendesak investigasi secara transparan dan akuntabel terhadap peristiwa meninggalnya lima peserta dalam kegiatan pelatihan yang menjadi perhatian publik.
Selain itu, mahasiswa meminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pelatihan.
Tuntutan terakhir adalah pembenahan standar keselamatan, pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kegiatan pelatihan.
879 Personel Disiapkan untuk Pengamanan
Dicky mengatakan surat pemberitahuan aksi telah dikirimkan kepada Polda Metro Jaya.
Dia berharap kegiatan demonstrasi dapat berlangsung tanpa hambatan maupun penghalangan.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri membenarkan adanya rencana demonstrasi yang akan digelar aliansi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat.
"Total 879 personel gabungan Polda, Polres, Polsek jajaran, dan pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus dikerahkan mengamankan unjuk rasa," ucap Erlyn.
Pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi jalannya aksi di sekitar Kantor BGN dan Kementerian Pertahanan serta memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung dengan tertib.* (km/ad)
ACEH BESAR Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) mengibarkan Bendera Merah Putih dari atas tebing Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memperketat aturan ekspor perhiasan. Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor terh
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penyidik mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Kota Gunungsitoli berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong transformasi 21 Puskesmas Rawat Inap yang tersebar di 17 kabupaten. P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan masyarakat yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapat perlindungan pe
KESEHATAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi (Pempr
PEMERINTAHAN
SUBULUSSALAM Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota Subulussal
PEMERINTAHAN
MEDAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digaungkan Pemerintah Kecamatan Medan Amplas.
NASIONAL
