KPK Temukan Land Cruiser Rp2 Miliar di Pematangsiantar, Diduga Terkait Suap Bupati Kuansing
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan bentuk fitnah serta upaya adu domba politik.
"Istilah 'partai biru' yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan insinuasi menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Herzaky juga menegaskan bahwa Roy Suryo, salah satu tokoh yang cukup vokal dalam isu ini, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat sejak 2019. Roy mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak sejalan dengan arah kebijakan partai.
"Roy Suryo bukan kader kami lagi. Tuduhan bahwa Demokrat terlibat hanya karena pernyataan Roy adalah asumsi keliru dan manipulatif," tegas Herzaky.
Selain membantah keterlibatan, Herzaky juga mengungkapkan bahwa hubungan antara keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tetap harmonis dan saling menghormati.
"Bahkan, Wapres Gibran dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY," tambah Herzaky. Sebagai bentuk timbal balik, elite Demokrat juga menghadiri Kongres PSI, dan Gibran sempat menjenguk langsung Pak SBY saat dirawat di RSPAD.
Herzaky menyayangkan adanya pihak-pihak yang berusaha memperkeruh suasana dengan menjadikan isu ini sebagai alat politik.
"Kami mencermati adanya upaya untuk mengadu domba Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini tidak etis dan mencederai semangat demokrasi," ucapnya.
Partai Demokrat berharap klarifikasi ini mampu memberikan kejelasan kepada publik sekaligus meredam spekulasi yang tak bertanggung jawab.*
(oz/j006)
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI