Dana Reses DPR Naik Jadi Rp702 Juta? Dasco Buka Suara

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menepis isu yang menyebutkan adanya kenaikan dana tunjangan reses untuk anggota DPR RI pada Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa dana reses bukanlah uang pribadi anggota dewan, melainkan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan (dapil).

"Reses itu kan uangnya bukan untuk anggota dewan, tapi untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat," kata Dasco, Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga:

• Transfer Daerah Disebut Dipangkas, Istana: Bukan! Kami Ubah Skema Penyalurannya

Menurut Dasco, usulan besaran dana reses berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Anggota dewan hanya menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas konstitusional dalam menyerap aspirasi warga di dapil masing-masing.

"Yang mengusulkan itu Kesekretariatan Jenderal," jelas politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Dasco menyebut bahwa dana reses sebesar Rp702 juta bukanlah hasil dari kebijakan kenaikan tunjangan, melainkan penyesuaian yang disepakati sejak awal periode DPR RI 2025–2029.

Sebelumnya, pada periode 2019–2024, dana reses tercatat sebesar Rp400 juta.

"Ini kan disesuaikan harga-harga juga dengan jumlah titik. Makanya jadi Rp702 (juta)," ungkap Dasco.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan reses tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya 4 hingga 5 kali setahun, tergantung agenda kerja parlemen.

Terkait munculnya angka Rp756 juta yang sempat ditransfer ke beberapa anggota DPR, Dasco menjelaskan hal tersebut merupakan kesalahan teknis atau human error dari pihak Setjen.

Kekeliruan itu terjadi setelah DPR sempat membahas kemungkinan penambahan titik kunjungan reses, yang akhirnya dibatalkan.

"Dana ini kita juga enggak disetujui termasuk tunjangan rumah dibatalkan, penambahan titik kita juga enggak setujui," tegas Dasco.

Ia memastikan bahwa setelah rencana penambahan titik dibatalkan pasca unjuk rasa besar-besaran akhir Agustus 2025, pihak Setjen keliru mengira kebijakan tersebut tetap berlaku sehingga mentransfer dana lebih.

Setelah disadari, kelebihan transfer diminta untuk dikembalikan oleh para anggota.

Dengan penjelasan ini, Dasco berharap publik tidak salah persepsi mengenai penggunaan dana reses.

Ia menegaskan bahwa DPR RI terbuka terhadap pengawasan publik dan berkomitmen untuk menggunakan anggaran negara secara akuntabel dan transparan.

Isu kenaikan dana reses mencuat setelah muncul kabar bahwa dana kegiatan reses DPR RI ditransfer lebih besar dari yang telah ditetapkan.

Publik pun sempat mempertanyakan komitmen efisiensi anggaran di tengah berbagai tuntutan pemangkasan belanja negara.*

(km/a008)

Transfer Daerah Disebut Dipangkas, Istana: Bukan! Kami Ubah Skema Penyalurannya

Panas! Bimtek Aparat Desa Padangsidimpuan di Medan Diduga Jadi Ajang Cari Cuan

Wacana Produk Tanpa Sertifikat Halal Jadi Ilegal 2026, DPR: Ngawur dan Sembrono!

Dana Transfer Dipangkas Rp583 Miliar, Pemprov Lampung Lakukan Efisiensi Ketat

Kejar Dugaan Korupsi Sistematis, GRADASI Desak Pemeriksaan Pihak Terkait di Kejati Lampung

Tito Sentil Kepala Daerah Soal Pemangkasan Dana Transfer: Faktanya Banyak Pemborosan, Akhirnya Kena OTT