SURABAYA — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Keputusan ini bersifat final dan sepenuhnya diambil oleh Syuriah PBNU.
"Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam. Penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi," tegas KH Miftachul Ahyar dalam silaturahmi dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).Baca Juga:
Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
"Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta," ujarnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU berencana menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
"Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam'iyah," tambahnya.
KH Miftachul juga menyinggung dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media mainstream maupun media sosial.
Sebagai langkah klarifikasi, PBNU membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang akan bekerja secara utuh dan mendalam, dengan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir sebagai pengarah.
Sementara itu, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan hingga proses investigasi selesai, meski di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama, mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak mulia, dan bersikap jujur.
Ia juga mengajak warga NU memperbanyak doa agar Jam'iyah Nahdlatul Ulama mendapat jalan keluar terbaik.
"Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama," pungkasnya.*
(lp/ad)
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
