Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kuasa hukum Roy Suryo dan rekan-rekannya menyoroti proses penyidikan kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Kuasa hukum, Petrus Selestinus, menilai penyidik Polda Metro Jaya belum memberikan ruang yang memadai bagi tersangka untuk menghadirkan saksi atau ahli hukum.
"Hari ini pemeriksaan saksi ahli dinilai terlambat karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kami berharap pendapat ahli dapat menjadi pertimbangan agar proses hukum objektif dan tidak menimbulkan kesan kriminalisasi," ujar Petrus Selestinus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).Baca Juga:
Dalam pemeriksaan hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan saksi ahli, Azmi Syahputra, yang juga dikenal sebagai pengamat hukum dan keamanan.
Kehadirannya dimaksudkan untuk menguji dokumen yang disita penyidik, termasuk ratusan dokumen dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kami berkepentingan melihat dokumen satu per satu, baik yang berasal dari UGM maupun dokumen lain yang katanya sudah di tangan penyidik, agar perkara dibuka secara terang di persidangan," tambah Petrus.
Kuasa hukum Roy Suryo menegaskan kliennya tidak meminta penghentian penyidikan (SP3), melainkan siap menghadapi persidangan.
Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk P-19 dan telah memeriksa sejumlah saksi ahli serta pelapor di Polresta Surakarta (Solo). Setelah berkas lengkap, akan dikirimkan ke jaksa penuntut umum.*
(tm/dh)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL