"Kami memandang bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga integritas serta akuntabilitas. Langkah Kabais yang menyerahkan jabatan adalah sikap yang patut diapresiasi," ujar Dave, Kamis (26/3/2026).
Dave menekankan, mundurnya Kabais menunjukkan kesadaran pentingnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Namun, legislator Golkar ini menekankan bahwa evaluasi kelembagaan TNI harus dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
"Komisi I DPR RI menegaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban ini tidak hanya berhenti pada aspek personal, tetapi juga menjadi momentum evaluasi kelembagaan agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa serupa yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan dan keamanan," tegasnya.
Sementara itu, TNI menegaskan penyerahan jabatan Kabais merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi.
TNI menegaskan komitmen menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum dan disiplin.
"Kami menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI," kata Aulia.
Kasus ini tetap menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat negara dan menyangkut hak asasi manusia. Komisi I DPR mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan dan menjaga wibawa institusi.*
(d/dh)
Editor
:
DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh di TNI Setelah Kabais Mundur