KPU Disorot, Sewa Helikopter Rp 198,9 Juta untuk Pelantikan KPPS di Cianjur
CIANJUR Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik setelah penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk menyewa helikopter senilai
POLITIK
JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengkritik pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyebut perlunya "menjatuhkan" Presiden Prabowo Subianto.
Fahri menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir inkonstitusional.
"Jangan memberi ruang pada tindakan inkonstitusional karena berbahaya bagi demokrasi," kata Fahri usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 6 April 2026.Baca Juga:
Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi konstitusional, mekanisme pergantian kepemimpinan telah diatur melalui prosedur resmi, termasuk pemilu dan mekanisme pemakzulan.
Menurut Fahri, stabilitas politik saat ini memerlukan kesepahaman dan persatuan di tengah dinamika global.
Fahri juga mengingatkan bahwa proses demokrasi di Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang, sehingga setiap pihak diharapkan menjaga jalur konstitusional dalam menyampaikan kritik.
Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah acara yang beredar di media sosial memicu polemik.
Dalam video tersebut, ia menyebut opsi "menjatuhkan" Presiden sebagai bentuk penyelamatan bangsa, di luar mekanisme formal seperti pemakzulan.
Menanggapi hal itu, Saiful menyatakan pernyataannya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sebagai warga negara. Ia menegaskan tidak ada unsur makar dalam pernyataannya.
"Ini adalah ekspresi kebebasan berbicara dan sikap politik yang dijamin konstitusi," ujar Saiful.
Ia juga menilai penggunaan istilah makar terhadap pernyataannya tidak tepat. Menurutnya, dalam ketentuan hukum, makar merujuk pada tindakan fisik yang mengancam keselamatan kepala negara atau keutuhan negara, bukan sekadar pernyataan pendapat.
Polemik ini mencerminkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, terutama ketika kritik terhadap pemerintah disampaikan dalam konteks politik nasional.*
CIANJUR Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik setelah penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk menyewa helikopter senilai
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai penanganan judi online yang kini telah menyasar anakanak di Indonesia tidak bisa
NASIONAL
MEKAH Satu jemaah haji asal Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, Arab Saudi. Jemaah bernama Kasiani Sigit
PERISTIWA
MANADO Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei) dan Hari Reformasi (21 Mei) 2026, Front Pemuda Di Atas Garis (FPDR) S
PENDIDIKAN
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek hulu minyak dan gas bumi Blok Tuna di Laut Natuna kembali dila
EKONOMI
JAKARTA Majelis Kehormatan Partai Gerindra menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Jember, Achmad Syahri Assidiqi, pada J
POLITIK
JAKARTA WhatsApp resmi meluncurkan fitur baru bernama Incognito Chat yang terintegrasi dengan Meta AI. Fitur ini memungkinkan pengguna mel
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melakukan komunikasi telepon dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan apr
EKONOMI
JAKARTA Polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat (Kalbar) terus mendapat sorotan. Pengamat kom
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan ruang digital guna
HUKUM DAN KRIMINAL