JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan tata kelola pemerintahan dan perkembangan digitalisasi informasi.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa revisi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat hak masyarakat atas informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi di badan publik.
"Revisi ini diharapkan tidak hanya memperkuat jaminan hak masyarakat atas informasi publik, tetapi juga mendorong terciptanya standar layanan informasi yang lebih berkualitas," ujar Donny dalam media briefing di Jakarta, Senin (20/4/2026).Baca Juga:
Selain itu, revisi UU KIP juga dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme badan publik serta peran lembaga pengawas keterbukaan informasi di Indonesia.
KI Pusat menilai forum diskusi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan arah revisi berjalan komprehensif dan tidak menyimpang dari prinsip keterbukaan.
Komisioner KI Pusat, Gede Narayana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
"Negara ini butuh keterbukaan informasi publik. RUU KIP diperlukan karena perkembangan zaman dan tata kelola yang harus lebih baik," katanya.
Sementara itu, akademisi Dr. John Fresly menilai revisi UU KIP harus mampu memperkuat posisi keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam penguatan demokrasi dan tata kelola negara yang partisipatif.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan agar revisi tidak justru melemahkan prinsip keterbukaan informasi publik.
ICW menilai terdapat potensi pergeseran dari keterbukaan maksimal menjadi keterbukaan yang bersyarat jika tidak dirumuskan secara hati-hati.
"Ada kebutuhan revisi, tetapi juga kekhawatiran. Apakah ini memperkuat hak publik atau justru membatasi akses informasi," ujar perwakilan ICW, Almas Sjafrina.
KI Pusat menegaskan komitmennya agar proses revisi UU KIP dilakukan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan publik secara luas, sehingga tetap berpihak pada penguatan hak masyarakat atas informasi.*
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi terhadap In
EKONOMI
