Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar adanya reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali mencuat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil memberikan respons singkat saat ditanya awak media usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026) siang.
"Ya nanti kita lihat aja ya," kata Bahlil kepada wartawan.Baca Juga:
Saat kembali ditanya apakah isu reshuffle turut dibahas dalam rapat tersebut, Bahlil tidak memberikan jawaban tegas. Ia menegaskan bahwa tidak semua hal dalam pembahasan bersama Presiden dapat disampaikan ke publik.
"Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya," ujarnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet kembali beredar luas dan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat, bahkan disebut bisa terjadi pada hari ini.
Dalam informasi yang beredar, sejumlah posisi strategis dikabarkan akan mengalami rotasi, termasuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi tersebut saat ini dijabat oleh Muhammad Qodari yang disebut-sebut akan mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).
Sementara itu, jabatan KSP yang ditinggalkan Qodari dikabarkan akan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
Menanggapi kabar tersebut, Qodari tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan, dan menyebut bahwa pergantian jabatan di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Hingga kini, pihak Istana belum memberikan keterangan resmi terkait isu reshuffle tersebut.*
(oz/dh)
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL