Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba di Kandang Ayam dan Bebek, Tiga Orang Ditangkap
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
CIANJUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik setelah penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk menyewa helikopter senilai Rp 198,9 juta dalam agenda pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 25 Januari 2024.
Penggunaan helikopter tersebut disebut sebagai bagian dari perjalanan dinas dalam kegiatan pelantikan 1.463 anggota KPPS. Moda transportasi udara itu disewa dari PT Whitesky Aviation dengan nilai mencapai Rp 198,9 juta.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan kepatutan penggunaan anggaran negara. Dugaan pelanggaran etik kini telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Baca Juga:
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyebut pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi administrasi sebelum menjadwalkan sidang pemeriksaan.
"Kami terima aduan itu dua hari lalu," ujar Heddy, Jumat (15/5/2026).
"Sekarang kami verifikasi data aduannya. Jika ada kekurangan, akan diminta dilengkapi. Setelah lengkap baru dijadwalkan sidang," lanjutnya.
Laporan terhadap dugaan pelanggaran etik itu diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, yang menilai penggunaan helikopter tidak sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatutan dalam penggunaan anggaran negara.
Koalisi juga menyoroti bahwa lokasi kegiatan di Cidaun, Cianjur, masih memiliki akses jalan yang memadai dan tidak berada dalam kondisi darurat, sehingga penggunaan transportasi udara dianggap tidak mendesak.
Selain itu, biaya sewa helikopter yang mencapai Rp 198,9 juta dinilai tidak sesuai dengan estimasi wajar. Berdasarkan perhitungan yang diajukan pelapor, tarif penerbangan seharusnya berada di kisaran Rp 49,5 juta untuk durasi sekitar dua jam lebih.
Para pelapor juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta kesesuaian dengan aturan perjalanan dinas pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Keuangan terkait standar biaya masukan.
Atas dasar itu, para pengadu meminta DKPP memberikan sanksi etik berat hingga pemberhentian tetap kepada pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut.*
(tm/dh)
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan Presiden ke7 RI Joko Widodo bukan milik kelompok maupun partai polit
POLITIK
JEMBER Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Achmad Syahri AsSiddiq, mengaku menyesali tindakannya setelah video dirinya ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti gugurnya empat prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon saat mengh
NASIONAL
JEMBER Majelis Kehormatan Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember, Achmad Syahri AsSid
POLITIK
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana merelokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar ya
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Ibadah kurban tidak semata dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan saat Hari Raya Idul Adha, tetapi juga menjadi wujud ny
AGAMA
BATU BARA Guna memberikan dukungan langsung kepada peserta Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) XIX Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 144
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian dua pelaku perampokan terhadap penumpang angkutan kota (angkot) Morina 81 di Kota Medan akhirnya berakhir. Tim gabungan d
HUKUM DAN KRIMINAL