Purbaya: Pernyataan Prabowo soal Warga Desa Tak Pakai Dolar untuk Hibur Rakyat
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tid
POLITIK
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut akan melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan depan. Dalam tanggapannya, Andreas turut menyinggung kembali polemik ijazah Jokowi yang masih menjadi perbincangan publik.
Andreas mempertanyakan apakah kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya menjawab isu yang selama ini berkembang di masyarakat.
"Di NTT banyak orang bertanya, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Apakah kunjungan Jokowi tersebut untuk menunjukkan ijazahnya?" kata Andreas, Senin (18/5/2026).Baca Juga:
Menurut Andreas, polemik tersebut sebaiknya segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia menilai kunjungan ke daerah seharusnya difokuskan pada agenda kerja, bukan isu politik.
"Iya, karena di NTT banyak yang menanyakan apakah ijazahnya asli atau palsu," ujarnya.
Andreas juga menyebut persoalan ijazah tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara terbuka agar tidak berkepanjangan.
"Persoalan yang sebenarnya sepele, menjadi bertele-tele tanpa kejelasan dan masyarakat dibuat bingung," tambahnya.
Sementara itu, Sekjen Projo Freddy Alex Damanik sebelumnya menyebut Jokowi akan memulai kunjungan ke daerah mulai bulan depan, dengan NTT sebagai lokasi pertama.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi disebut akan meninjau budidaya rumput laut sekaligus menyapa masyarakat setempat. Namun, Freddy menyebut agenda tersebut masih bersifat dinamis.
"Bocorannya Pak Jokowi akan ke NTT mengunjungi budidaya rumput laut dan menyapa masyarakat NTT," kata Freddy.
Ia juga menegaskan bahwa dalam setiap kunjungan Jokowi ke daerah, relawan Projo biasanya turut mendampingi.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tid
POLITIK
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan telah memblokir sebanyak 3,45 juta situs perjudian daring atau jud
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merespons pernyataan PDI Perjuangan yang menyinggung polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Wid
POLITIK
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Ba
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo yang disebut akan melakukan kunjun
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah oleh DPRD Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan bahwa rangkap jabatan yang diemban Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provins
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bergerak cepat menindaklanjuti ha
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transpa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara mendapat sorotan dari anggota Komisi II
POLITIK