MEDAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Rabu (17/6/2026) sore. Mereka menyoroti keterlibatan militer dalam sejumlah program dan jabatan di sektor sipil.
Dalam aksinya, massa membawa bendera organisasi dan melakukan orasi di depan gedung Kodim. Aksi sempat menyebabkan Jalan Pengadilan ditutup sementara dan arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Kejaksaan.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, mengatakan aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap perluasan peran militer di ruang-ruang publik yang dinilai bukan ranah utama TNI.Baca Juga:
"Kami menuntut agar militer kembali ke barak dan tidak lagi mengisi jabatan sipil atau terlibat dalam pengelolaan program pemerintahan," kata Damses di lokasi aksi.
GMNI juga menyoroti keterlibatan aparat militer dalam sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis, pengawasan program desa, hingga rencana pembangunan batalion di berbagai daerah. Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menghentikan rencana penambahan pasukan dan pembangunan batalion yang dianggap membebani anggaran negara.
"Kondisi fiskal kita sedang tidak baik. Karena itu kebijakan penambahan pasukan dan pembangunan batalion perlu ditinjau ulang," ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Komandan Kodim 0201/Medan Letkol Inf Delli Yudha Adi Nurcahyo mengatakan pihaknya tidak dapat menjawab seluruh tuntutan secara langsung di lokasi aksi. Ia menyebut pembahasan akan dilakukan melalui forum diskusi resmi.
"Ada sekitar 11 poin tuntutan yang disampaikan. Akan kami bahas lebih lanjut dalam forum diskusi atau FGD agar lebih komprehensif," kata Delli.
Ia juga menegaskan bahwa Kodim membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk membahas berbagai isu secara lebih mendalam dan berbasis data.
Aksi yang berlangsung hingga menjelang malam itu berjalan tertib. Massa kemudian membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan seluruh tuntutan.*
(ds/dh)
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Progr
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di medi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan s
NASIONAL
MEDAN Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berjalan menunjukkan hasil
NASIONAL
