Kasus Febrie Beralih ke Kejagung, Mahfud Pertanyakan Mekanisme Hukumnya

JAKARTA - Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjadi sorotan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai mekanisme pengalihan perkara tersebut perlu dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur pelimpahan perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih tidak banyak memberikan komentar terkait kritik tersebut.

Baca Juga:

• LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi MBG Berlanjut

Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026), Listyo hanya menyampaikan bahwa pembahasan terkait perkara tersebut telah dilakukan sebelumnya.

"Kan sudah dibicarakan kemarin. Kan sudah dibicarakan di rapat," ujar Listyo singkat.

Kapolri juga tidak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai usulan agar perkara tersebut dialihkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud Soroti Mekanisme Pengalihan Perkara

Mahfud MD menyebut langkah yang terjadi bukan merupakan pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, melainkan pengalihan kelanjutan proses penyidikan.

Menurutnya, pelimpahan perkara seharusnya dilakukan setelah penyidikan selesai, tersangka diperiksa, dan telah memenuhi unsur administrasi hukum yang berlaku.

"Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti tersangkanya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21," kata Mahfud.

Ia menilai tidak terdapat mekanisme pemindahan kewenangan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan Agung dalam aturan hukum acara pidana.

Mahfud menyebut kewenangan pengambilalihan penyidikan secara khusus hanya dimiliki KPK berdasarkan aturan yang berlaku.

Kejagung Sebut untuk Percepatan Penanganan

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan penerimaan perkara dari Polri merupakan bentuk sinergi antarpenegak hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus.

Plt Jampidsus Kejagung Rudi Margono mengatakan pengalihan perkara dilakukan sebagai bentuk komitmen profesionalisme dan kerja sama antarinstansi.

"Sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," ujar Rudi.

Tiga perkara yang diterima Kejagung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di antaranya kasus batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Sebelumnya, dalam proses penyidikan perkara tersebut, Polri melakukan penggeledahan rumah Febrie Adriansyah di wilayah Sentul, Bogor. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan emas.

Polemik ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi. Sejumlah pihak mengingatkan agar perbedaan pandangan antarpenegak hukum tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.* (tm/dh)

LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi MBG Berlanjut

Dessenting Opinion dalam Musyawarah Putusan Hakim

Habiburokhman Pastikan Panja DPR Segera Rapat Awasi Kasus Febrie Adriansyah

Habiburokhman Minta Polri dan Kejagung Tetap Solid di Tengah Penanganan Kasus Febrie

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi Jadi Jampidsus, Pengganti Febrie Mulai Diproses

Kasus Febrie Jadi Ujian Kejagung, Yusril Yakin Penanganan Tetap Profesional