"Jangan Cuma Ditunjuk, Serahkan ke ANRI!" Pengamat Tantang Ijazah Jokowi Diautentikasi

JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menguji keabsahan ijazah S-1 Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Menurut Bonatua, pembuktian dokumen tidak cukup hanya dengan menunjukkan fisik ijazah dalam persidangan.

Bonatua menyampaikan hal tersebut saat berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026). Pernyataan itu disampaikan merespons pihak Jokowi yang menyatakan siap menunjukkan ijazah dalam proses persidangan.

Menurut Bonatua, masyarakat awam tidak memiliki kemampuan untuk memastikan keaslian sebuah dokumen hanya dengan melihat bentuk fisiknya.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Ajukan Praperadilan, Minta Status Tersangka dan Terdakwa Dinyatakan Gugur

"Kalau pun ditunjukkan ijazah itu, ya kita mau bilang apa, kita juga dengan mata telanjang tidak bisa memeriksa. Kami bahkan suruh beliau bawa itu ke ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, supaya diautentikasi secara layak dan patut," ujar Bonatua.

Ia mengatakan pemeriksaan melalui lembaga kearsipan diperlukan untuk melihat aspek administratif sekaligus autentikasi dokumen.

Bonatua merujuk pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2023. Menurut dia, pemeriksaan arsip diperlukan untuk memastikan informasi dalam dokumen sesuai dengan sumber arsipnya.

"Apa bunyi peraturan itu? Arsip tahun 2005, arsip tahun 2010, 2012, 2014, 2019, itu fotokopi legalisirnya harus diperiksa informasinya oleh ANRI, benar gak informasinya. Setelah itu, dia akan memeriksa aslinya juga, sumber aslinya mana," katanya.

Bonatua menekankan pemeriksaan tersebut menurutnya penting untuk memastikan dokumen yang ditunjukkan memiliki sumber yang autentik.

"Jadi yes, kami tidak berhenti sampai hanya dikasih tunjuk saja ijazah itu. Serahkan dong ke ANRI. Toh kita juga publik di sini matanya awam, kita gak punya laboratorium. Bahkan pun saya juga tantang ini," ujar Bonatua.

Ia menilai pemeriksaan melalui lembaga kearsipan akan memberikan dasar yang lebih kuat dalam menilai keabsahan dokumen. Pemeriksaan, kata dia, juga dapat melibatkan laboratorium forensik apabila diperlukan.

"Kalau nanti pengadilan ditunjukkan, kita tidak bisa apa-apa, ya, kita tidak mengerti, kita mau menyanggah juga gak bisa, tapi kalau dia di ANRI, begitu ANRI periksa, katakanlah dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan ini asli, kita bisa gugat," katanya.

Bonatua kemudian menyebut pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila terdapat keputusan administratif yang menurutnya dapat dipersoalkan.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan permintaan Bonatua dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Keabsahan ijazah Jokowi sendiri menjadi bagian dari polemik yang tengah dibahas melalui sejumlah proses hukum dan pernyataan dari berbagai pihak.

Bonatua sebelumnya juga menyatakan keyakinannya terdapat persoalan hukum dalam proses legalisasi dokumen ijazah Jokowi.

Dalam perkara tersebut, pihak Jokowi telah menyampaikan sikap melalui kuasa hukumnya terkait dokumen yang menjadi polemik. Sementara proses hukum masih berjalan dan berbagai pihak memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi serta bukti masing-masing.

Bonatua menegaskan pihaknya menginginkan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum, bukan sekadar berdasarkan penampakan fisik dokumen.

Dengan demikian, menurut Bonatua, hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang dapat menjadi dasar yang lebih objektif dalam menilai dokumen yang dipersoalkan.* (in/dh)

Dokter Tifa Ajukan Praperadilan, Minta Status Tersangka dan Terdakwa Dinyatakan Gugur

Sidang Perdana Gugatan Legalisir Ijazah Jokowi Digelar, Penggugat Serahkan Perbaikan Gugatan

Jokowi Buka Suara soal Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Prabowo

Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Dokter Tifa soal Penghentian Penuntutan

Dibilang Pengecut, Dokter Tifa: Saya Hijrah, Bukan Mundur dari Polemik Ijazah Jokowi!

Kaesang vs Puan di Jateng V, Siapa Lebih Kuat: Pengaruh Jokowi atau Mesin PDIP?