Tanggapi Kritik Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Sebut Tak Ada Kata Terlambat
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai tidak ada istilah terlambat untuk mengajukan koreksi yang berkaitan deng
POLITIK
MEDAN- DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait penanganan warga yang terdampak dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo.
Desakan tersebut disampaikan setelah sekitar satu minggu sejak korban dan orang tua korban menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BGN di Jakarta. PDIP Sumut meminta tindak lanjut mencakup pemulihan kesehatan korban, pemeriksaan kesehatan berkala, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum hingga kompensasi bagi keluarga.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon mengatakan pihaknya mengapresiasi BGN yang telah menerima aspirasi para korban dan orang tua. Namun, menurutnya, penerimaan aspirasi tersebut perlu diikuti langkah konkret.Baca Juga:
"Sudah satu minggu sejak kekhawatiran ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai sikap BGN yang menerima mereka dan berjanji melakukan koordinasi, namun yang kini dinantikan masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut," ujar Rapidin, Rabu (23/9/2026).
Rapidin mengatakan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga lain tetap dapat dilakukan apabila diperlukan. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak seharusnya membuat penanganan terhadap korban menjadi tertunda.
"Jangan sampai terjadi situasi di mana masyarakat datang menyuarakan penderitaan dan tuntutan mereka, namun kemudian dibiarkan menunggu tanpa kepastian," katanya.
Kasus dugaan keracunan MBG tersebut berdampak pada sejumlah siswa di Berastagi dan wilayah sekitarnya. Salah satu korban yang masih mendapat perhatian karena mengalami masalah kesehatan adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi.
Rapidin menegaskan PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai penanganan korban, pertanggungjawaban serta tuntutan kompensasi dari keluarga.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan mengatakan aspirasi yang disampaikan kepada BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih sepenuhnya.
Iriani juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang telah tersedia segera ditindaklanjuti secara jelas sebagai bagian dari proses penanganan kasus.
"Hasil laboratorium sudah ada dan telah diserahkan. Kini, kami meminta adanya tindak lanjut. Jika bakteri terdeteksi dalam sampel makanan, harus ada penjelasan yang jelas mengenai kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak tersebut," katanya.
Menurut Iriani, para orang tua juga membutuhkan kepastian mengenai proses hukum atas kejadian tersebut. Mereka ingin mengetahui sejauh mana penanganan dilakukan dan pihak yang nantinya bertanggung jawab.
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai tidak ada istilah terlambat untuk mengajukan koreksi yang berkaitan deng
POLITIK
LUBUKPAKAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kontraktor Safruddin Habyby alias Kakek dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Keluarga besar Herlambang Panggabean menggelar aksi damai di depan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha
PERISTIWA
KARO Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih terpantau. Dalam periode pengamatan Rabu (23/9/2026) pukul 06.
PERISTIWA
BANDA ACEH Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang siswi berinisial SW (17) asal Kabupaten Karo kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan setelah mengalami keluhan y
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan secara permanen operasional empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial A alias Boncel yang diduga mencuri sepeda motor di kawasan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Pelaku dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengevaluasi dan membenahi data penerima bantuan s
PEMERINTAHAN
MEDAN Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga September 2026 b
PEMERINTAHAN