Seminggu Tanpa Kepastian, PDIP Sumut Desak BGN Tuntaskan Ganti Rugi dan Hukum Kasus Keracunan MBG Karo

MEDAN- DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait penanganan warga yang terdampak dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo.

Desakan tersebut disampaikan setelah sekitar satu minggu sejak korban dan orang tua korban menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BGN di Jakarta. PDIP Sumut meminta tindak lanjut mencakup pemulihan kesehatan korban, pemeriksaan kesehatan berkala, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum hingga kompensasi bagi keluarga.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon mengatakan pihaknya mengapresiasi BGN yang telah menerima aspirasi para korban dan orang tua. Namun, menurutnya, penerimaan aspirasi tersebut perlu diikuti langkah konkret.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

"Sudah satu minggu sejak kekhawatiran ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai sikap BGN yang menerima mereka dan berjanji melakukan koordinasi, namun yang kini dinantikan masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut," ujar Rapidin, Rabu (23/9/2026).

Rapidin mengatakan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga lain tetap dapat dilakukan apabila diperlukan. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak seharusnya membuat penanganan terhadap korban menjadi tertunda.

"Jangan sampai terjadi situasi di mana masyarakat datang menyuarakan penderitaan dan tuntutan mereka, namun kemudian dibiarkan menunggu tanpa kepastian," katanya.

Kasus dugaan keracunan MBG tersebut berdampak pada sejumlah siswa di Berastagi dan wilayah sekitarnya. Salah satu korban yang masih mendapat perhatian karena mengalami masalah kesehatan adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi.

Rapidin menegaskan PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai penanganan korban, pertanggungjawaban serta tuntutan kompensasi dari keluarga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan mengatakan aspirasi yang disampaikan kepada BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih sepenuhnya.

Iriani juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang telah tersedia segera ditindaklanjuti secara jelas sebagai bagian dari proses penanganan kasus.

"Hasil laboratorium sudah ada dan telah diserahkan. Kini, kami meminta adanya tindak lanjut. Jika bakteri terdeteksi dalam sampel makanan, harus ada penjelasan yang jelas mengenai kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak tersebut," katanya.

Menurut Iriani, para orang tua juga membutuhkan kepastian mengenai proses hukum atas kejadian tersebut. Mereka ingin mengetahui sejauh mana penanganan dilakukan dan pihak yang nantinya bertanggung jawab.

Selain persoalan kesehatan dan proses hukum, keluarga korban juga menyampaikan tuntutan kompensasi. Iriani mengatakan sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan berdasarkan jumlah hari kerja.

Ketika anak menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi. Kondisi tersebut membuat keluarga kehilangan penghasilan di tengah kebutuhan biaya pengobatan dan kebutuhan rumah tangga.

"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung berdasarkan hari kerja. Ketika anak sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak tersebut. Hal ini berarti hilangnya penghasilan, sementara biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga terus berjalan," ujarnya.

"Oleh karena itu, para orang tua meminta agar dampak yang mereka alami disikapi melalui pemberian ganti rugi," sambungnya.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan juga meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Sutrisno, persoalan pembagian kewenangan antarinstansi tidak boleh menghambat kepastian penanganan bagi korban dan keluarga.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan mengenai tindak lanjutnya. BGN telah menerima aspirasi ini, sehingga masyarakat berhak mengetahui langkah apa saja yang telah diambil setelah pertemuan tersebut," kata Sutrisno.

Ia mengatakan penanganan perlu mencakup pemulihan korban, pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut hasil laboratorium, proses hukum hingga persoalan ganti rugi. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang menangani setiap aspek tersebut serta perkembangan penanganannya.

Sutrisno juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Karo, khususnya terkait keamanan pangan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Kita harus melihat lebih jauh dari sekadar insiden itu sendiri dan menelaah seluruh prosesnya mulai dari produksi pangan, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengangkutan, hingga tahap di mana makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa," ucapnya.

PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau tindak lanjut BGN terhadap aspirasi korban dan keluarga terkait dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.* (mi/dh)

Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

Evaluasi MBG Tanjungbalai, Wawako Fadly Abdina Minta SPPG Perkuat Kualitas dan Keamanan Makanan

Kembangkan Skandal Korupsi Program MBG, Kejagung Cecar 5 Saksi Baru Usai Tetapkan 7 Tersangka

Marak Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis di Sumut, DPRD Desak BBPOM Ketatkan Pengawasan Rantai Pasok

Terancam Putus Jalan Karo-Langkat Amblas Buat Warga Pakai Pohon Kelapa, DPRD Desak BMBKCK Gerak Cepat

Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan