Wacana Duet Gibran-Dedi Mulyadi untuk 2029 Kembali Mencuat, Mardiansyah: Ini Kekuatan Dahsyat

SOLO – Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 kembali menjadi pembicaraan.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai kemungkinan duet tersebut menarik karena keduanya dianggap memiliki basis popularitas di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

"Menarik ya, karena mungkin saja dan mungkin saja, karena mau tidak mau KDM itu simbol dari suara Jawa Barat yang cukup besar," ujar Mardiansyah seusai bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber, Solo, Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Tugu Ampera Desa Kolam Jadi Pengingat Peristiwa 1965 di Sumatera Utara, Ini Sejarahnya

Menurut Mardiansyah, Jawa memiliki posisi penting dalam peta politik nasional.

Ia mengaitkan Dedi Mulyadi dengan Jawa Barat, sementara Gibran disebut memiliki kedekatan politik dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jadi kalau bicara politik kekuasaan, itu kan Jawa itu jadi kunci suara. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah Jawa Barat itu identik dengan KDM, Mas Gibran identik dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya selesaikan, klop, kan gitu," ujar dia.

Mardiansyah mengatakan munculnya pembicaraan mengenai duet Gibran-Dedi Mulyadi merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang.

Ia menilai gaya keduanya dalam berinteraksi dengan masyarakat mulai terlihat memiliki kemiripan.

"Kalau misalnya KDM sekarang semua orang mulai bicara berpasangan dengan Mas Gibran, terus sudah mulai sepertinya ada kegelisahan-kegelisahan dari pihak-pihak yang lain, saya rasa wajar-wajar aja, karena memang ini kekuatan dahsyat," kata dia.

"Karena Mas Gibran dan KDM itu sepertinya memang udah agak mulai menyatu ya. Dari cara-cara berpolitiknya, cara-caranya ketemu masyarakat, dan lain sebagainya, saya rasa baik-baik aja tuh, bagus juga," imbuh dia.

Mardiansyah juga mengatakan arah dukungan yang selama ini dibawanya tetap berada pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Harapan kita sebenarnya kan dari awal ya, termasuk arahannya Pak Jokowi, itu kita dukung Prabowo-Gibran sampai 2029, bahkan sampai 2034. Tapi kalau Pak Prabowo-nya tiba-tiba enggak mau sama Mas Gibran lagi, ya masa mau dipaksa? Ya pasti kan ada takdir politik sendiri buat Mas Gibran ya," ujar dia.

"Kalau misalnya memang takdir politiknya nanti berpasangan dengan KDM, bagus-bagus aja kalau menurut saya sih. Bagus-bagus aja, dan kayaknya agak sulit dikalahkan juga ya," kata Mardiansyah.

Namun, hingga saat ini wacana Gibran-Dedi Mulyadi belum menjadi pasangan resmi untuk Pilpres 2029.

Dedi sebelumnya menyatakan belum memikirkan kontestasi tersebut dan memilih fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Mardiansyah meminta pihak lain tidak lagi mempermasalahkan keluarga Jokowi, termasuk polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi bagian dari perkara di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki agenda pembuktian pada 30 September 2026.

Agenda tersebut mencakup pemeriksaan keterangan ahli dan atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Mardiansyah mengatakan isu tersebut sempat dibicarakan dalam pertemuannya dengan Jokowi.

"Saya sih pesan buat yang lain-lain sudahlah, enggak usah ngoprek-ngoprek lagi Pak Jokowi dan keluarga, sudah cukuplah. Karena bicara soal ijazah Mas Gibran lah, apa segala macam, tadi sempat disinggung juga sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu udah melihat dokumennya sekolahnya Mas Gibran, enggak ada masalah sama sekali. Jadi tenang-tenang aja beliau," kata dia.

"Orang saya udah cek dokumennya, saya udah saya juga yang mengantar dia sekolah dan segala macam, enggak ada masalah itu Mas. Jadi saya enggak ada kekhawatiran sama sekali soal sidang MK-nya," kata Mardiansyah kata menirukan pernyataan Jokowi.

Mardiansyah kemudian menyebut polemik tersebut sebagai upaya politisasi untuk mendiskreditkan Gibran.

Pernyataan itu merupakan pandangan Mardiansyah dalam menanggapi perkara yang sedang berjalan di MK.

"Bahwa memang ini ada politisasi dari berbagai pihak untuk mencoba mendiskreditkan Mas Gibran, silakan. Tapi saya cuma berpesan begini, bangsa kita ini kan sedang banyak juga soal, jauh lebih penting energinya buat yang lain lah dibanding ngurusin ijazah. Nanti Jan Ethes juga dimasalahin lagi, kan gitu lho, kan konyol juga," pungkasnya.* (mk/ad)

Tugu Ampera Desa Kolam Jadi Pengingat Peristiwa 1965 di Sumatera Utara, Ini Sejarahnya

Dulu Ajukan Perkara yang Buka Jalan Gibran Maju sebagai Cawapres, Kini Almas Dukung Gugatan Denny Indrayana

Perkara Syarat Pendidikan Gibran Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Hadirkan Ahli dan Saksi di MK

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK Disebut 'Beginning of the End', Rocky Gerung: Kalau Gibran Jatuh, Prabowo Mesti Jatuh

Mahfud MD Prediksi MK Kabulkan Sebagian Gugatan Ijazah Gibran: 'Kalau Diskualifikasi, Itu Sangat Berani'

Sudah Dapat Amnesti dari Prabowo, Mengapa Gus Nur Masih Gugat Negara Rp4,2 Miliar dalam Kasus Ijazah Jokowi?