Sentil Jawaban Doorstop, Sudirman Said Desak Pemerintah Klarifikasi Resmi Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA– Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto disebut merosot hingga 9,8 persen pada Oktober 2026.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan, mulai dari tekanan ekonomi masyarakat, pelaksanaan program prioritas pemerintah, hingga penegakan hukum dan kondisi demokrasi.
Menurut Jamiluddin, penurunan tingkat keterpilihan Prabowo tidak terjadi tanpa sebab.Baca Juga:
Ia mengidentifikasi lima faktor yang dinilai berkontribusi terhadap merosotnya elektabilitas presiden menjelang genap dua tahun masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2026.
"Terus melorotnya elektabilitas Prabowo Subianto tampaknya disebabkan setidaknya lima faktor," ujar Jamiluddin, Sabtu (17/10/2026).
Faktor pertama adalah kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Jamiluddin menilai keluhan mengenai situasi ekonomi sehari-hari dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
"Pertama, tekanan kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi menjadi pemicu utama turunnya elektabilitas Prabowo. Publik merasa daya beli melemah dan situasi ekonomi sehari-hari belum sesuai harapan," jelasnya.
Faktor kedua berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Jamiluddin, pelaksanaan dan tata kelola program-program tersebut menjadi bagian dari evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo.
"Dua, kinerja program prioritas. Kritik tajam terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah, seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepercayaan publik terhadap efektivitas dan tata kelola program tersebut berdampak terhadap elektabilitas Prabowo," paparnya.
Faktor ketiga adalah dinamika politik, termasuk respons pemerintah terhadap kritik masyarakat.
JAKARTA Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait polemik
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mempertanyakan rencana jaksa penuntut umum (JPU) yang belum memasukkan ijazah fisik Presiden k
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah media asing menyoroti gejolak pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian meninjau sejumlah infrastruktur di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sei Balai, Senin (19/10/2026)
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menyapa warga Lingkungan Langgapayung, Kecamatan Sungai
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peresmian dan syukuran Sekolah Tinggi Agama I
PENDIDIKAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara di Au
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam kasus ke
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat s
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah d
POLITIK