Elektabilitas Prabowo Disebut Terus Menurun, Pengamat Ungkap Lima Faktor Penyebab

Ia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dicermati dari sisi kepatuhan terhadap aturan.

Ia juga mengkritik keterlibatan militer dalam sejumlah kegiatan di ranah sipil, termasuk program MBG, koperasi, dan satuan tugas pangan.

Menurut Isnur, keterlibatan tersebut harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada pelibatan di MBG, pelibatan di koperasi, pelibatan di satgas pangan. Jelas sekali itu melanggar Undang-Undang TNI sendiri. Yang jelas memandatkan kalau mau operasi selain perang harus ada syarat syaratnya," tutur dia.

Selain itu, Isnur menyoroti penanganan bencana yang menurutnya belum memiliki komando yang jelas di sejumlah tempat.

Ia juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut terjadi bersamaan dengan gangguan pasokan listrik.

"Jadi sekarang suasana hidup rakyat dalam keadaan yang berbahaya. Inilah yang disebut dengan vivere pedicoloso, masyarakat rakyat hidup dalam bahaya," pungkasnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Berbagai kritik dari pengamat dan organisasi masyarakat sipil tersebut menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga daya beli, meningkatkan efektivitas program, memperkuat penegakan hukum, serta memelihara kepercayaan publik.* (tm/ad)

Polemik Ijazah Gibran Tak Berakhir Usai Putusan MK, Pengamat Sebut Peta Politik 2029 Makin Terbuka

Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, YLBHI Sebut Pemerintahan Makin Jeblok dan Mengkhawatirkan

IHSG Anjlok Terparah Sejak Krisis 1998? Ini Pemicu dan Dampaknya

Harga Ayam di Pasar Rp40 Ribu, Peternak Hanya Terima Rp19 Ribu? Mentan Amran Soroti Dugaan Permainan Harga

5 Bulan Kematian Siswi Nias Utara Belum Terungkap, Hotman Paris 911 Siap Lapor Propam

INALUM Serahkan Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Toba