Sebut Operasi Politik Jokowi Keliru, Denny Indrayana: Gibran Bukan Di-Downgrade, tapi Fail Grade

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik untuk menurunkan reputasi. Denny menilai istilah downgrade tidak tepat untuk menggambarkan kritik terhadap Gibran.

Denny justru mempertanyakan kelayakan Gibran untuk menduduki jabatan publik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan menyinggung jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden hingga Wali Kota Solo sebelumnya.

"Pak Jokowi mengatakan ada operasi politik yang mendowngrade reputasi Gibran Rakabuming Raka. Apa betul, apakah downgrade? atau justru memang fail grade, memang tidak layak. Bukan hanya tidak layak menjadi wakil Presiden, bahkan tidak layak menjadi walikota Solo," ujar Denny dalam pernyataannya yang dikutip Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Partai Gerindra Klaim 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berhasil Perkuat Ekonomi hingga Sektor Pangan

Pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Denny terhadap Gibran di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan publik.

Denny juga mengemukakan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat pendidikan Gibran. Dia menyinggung pendidikan Gibran setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Solo, kemudian melanjutkan studi ke Singapura dan Australia.

Menurut Denny, terdapat pertanyaan mengenai apakah Gibran menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut. Dia juga menyinggung program Diploma of Business di UTS Insearch, Sydney, Australia, yang menurutnya tidak disertai bukti kelulusan berupa ijazah diploma.

Denny menyebut dokumen yang menjadi sorotan berupa sertifikat kehadiran dan transkrip nilai. Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Denny dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesimpulan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga berkaitan dengan gugatan yang mempersoalkan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik mengenai ijazah dirinya dan Gibran diduga berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik mereka.

Jokowi menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (16/10/2026).

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi.

Dia juga menilai polemik tersebut berpotensi diarahkan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran.

Minta Jokowi hingga Gibran Diperiksa, Tim Advokasi Desak Bareskrim Usut Surat Kesetaraan UTS Insearch

Eksepsi Ditolak Hakim PN Jaktim, Roy Suryo Kini Punya Panggung Buktikan Tuduhan Ijazah Jokowi

Sidang Roy Suryo 28 Oktober, Jaksa Siapkan Tiga Saksi dalam Kasus Ijazah Jokowi

Roy Suryo Minta Jokowi Hadir dan Bawa Ijazah ke Persidangan: Minggu Depan Kita Buka-Bukaan

Jokowi Sebut Ada Operasi Politik, Guntur Romli: Maling Teriak Maling

Siapa Penumpang Gelap yang Dimaksud Jokowi? Pengamat: Kemungkinan Musuh Politik