Dituding Kabinet Gemuk dan Tak Efisien, Prabowo Balas Kritik dengan Perbandingan Eropa: Mana yang Tidak Efisien?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik mengenai jumlah anggota Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu banyak atau gemuk dan tidak efisien. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa sehingga membutuhkan kekuatan pemerintahan yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam momentum dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo menjelaskan, besarnya koalisi pemerintah bukan tanpa alasan. Menurutnya, keterlibatan banyak kekuatan politik diperlukan untuk memperkuat kerja sama dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Dua Kali Mangkir Panggilan KPK, Menteri Nusron Wahid Tiba-tiba Muncul di Rapat Istana

"Koalisi kita besar, benar karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita," kata Prabowo.

Ia mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan tantangan pemerintahan yang beragam. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Prabowo kemudian menyinggung kritik sejumlah pihak yang menyebut kabinet pemerintahannya terlalu besar dan tidak efisien.

Untuk menjawab kritik tersebut, Prabowo membandingkan luas wilayah Indonesia dengan Eropa yang terdiri atas banyak negara dan memiliki struktur pemerintahan masing-masing.

"Tapi saudara-saudara, saya ingatkan negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa," ujar Prabowo.

Dalam perbandingannya, Prabowo menyebut Eropa memiliki puluhan negara dengan pemerintahan masing-masing. Sementara Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang bertanggung jawab mengelola seluruh wilayah nasional.

"Eropa itu, 30 negara. Ada 30 kabinet. Ada 30 Menteri Keuangan. Ada 30 Panglima TNI. Ada 30 Jaksa Agung. Ada 30 Kapolri," katanya.

Prabowo kemudian mempertanyakan anggapan bahwa kabinet yang dipimpinnya tidak efisien.

"Indonesia satu kabinet saudara-saudara. Mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?" tegasnya.

Menurut Prabowo, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, serta kompleksitas persoalan nasional menjadi pertimbangan penting dalam membentuk struktur pemerintahan.

Ia menilai Indonesia membutuhkan koordinasi yang kuat antarkementerian dan lembaga untuk menjalankan program pemerintah sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

Selain menanggapi persoalan ukuran kabinet, Prabowo turut membahas dinamika persaingan politik dalam negeri.

Ia mengatakan negara sebesar Indonesia memiliki banyak kekuatan politik yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan. Namun, jumlah jabatan kepemimpinan yang tersedia tetap terbatas.

"Negara sebesar kita, dinamika politik sebesar kita, pasti persaingannya keras, kursi terbatas. Kok ada yang senyum ya?" ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung keberadaan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam pemerintahan. Ia mengatakan persaingan untuk mendapatkan jabatan merupakan bagian dari dinamika politik.

"Pemimpin partai ini sadar kursi terbatas. Presiden hanya satu," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya persatuan berbagai kekuatan politik agar pemerintah dapat berkonsentrasi menjalankan agenda pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung penanganan sejumlah bencana alam yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Ia menyebut pemerintah telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bencana di wilayah Sumatera bagian utara, gempa bumi, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Prabowo, penanganan berbagai situasi tersebut membutuhkan kekompakan jajaran pemerintah dan koordinasi antarlembaga.

"Dan kita mampu mengendalikan ada bencana alam, kita hadapi. Sumatera bagian utara kemarin habis-habisan kita turun," katanya.

Prabowo mengakui pemerintah masih perlu melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap berbagai langkah yang telah dijalankan.

Ia menegaskan kerja sama kabinet harus terus diperkuat agar pemerintah mampu menghadapi persoalan nasional dengan lebih baik.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut digelar dalam rangka mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pernyataan Prabowo mengenai ukuran kabinet menjadi respons terhadap kritik efisiensi pemerintahan. Namun, perbandingan jumlah pemerintahan Indonesia dan Eropa yang disampaikannya merupakan argumen Presiden, bukan pengukuran langsung atas efisiensi anggaran atau kinerja kabinet.

Penilaian mengenai efisiensi pemerintahan tetap memerlukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, efektivitas koordinasi, kualitas pelayanan publik, dan hasil pelaksanaan program pemerintah.* (in/dh)

Gara-gara Konten Job Fair, Pemkab Deli Serdang Semprot Akun IG Pengkritik: Netizen Gak Bodoh

2 Tahun Prabowo-Gibran, BEM UI dan Mahasiswa Sejumlah Kampus Turun ke Jalan Hari Ini!

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Kepercayaan Publik dan Komunikasi Pemerintah

SBY Kenang 10 Tahun Didemo Saat Jadi Presiden: Kalau Tak Mendengar Rakyat, Bisa Jatuh

Rocky Gerung Sebut Istana Sarang Korupsi: Saya Masuk untuk Memberantas Maling yang Bersembunyi di Bawah Meja Istana

Putusan MK Dinilai Perkuat Hak Masyarakat Kritik Pemerintah, Pengamat: Warga Harus Lebih Berani Kritik Kebijakan dan Penggunaan Anggaran