BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul resmi menyerahkan hasil kajian 40 calon pahlawan nasional kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) pada Selasa (21/10/2025).
Penyerahan dokumen tersebut diterima langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kantor Kemenbud, Jakarta.
"Kementerian Sosial menyerahkan surat resmi sebagai tindak lanjut hasil rapat tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan tingkat pusat," ujar Gus Ipul dalam keterangannya usai pertemuan.
Dari 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar yang menjadi perhatian publik, di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.Baca Juga:
"Beberapa nama yang memang kita bahas dan putuskan pada tahun ini di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, serta Marsinah," jelas Gus Ipul.
Selain tokoh politik dan aktivis, kata Gus Ipul, terdapat pula nama-nama tokoh keagamaan dan ulama besar yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
"Salah satunya Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Bisri Syansuri, dan beberapa ulama lain yang memiliki jasa besar bagi bangsa," tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh nama yang diusulkan telah melalui tahapan seleksi berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
"Usulan ini berawal dari masyarakat, lalu dikaji oleh tim kabupaten/kota, disahkan oleh bupati atau wali kota, kemudian diteruskan ke gubernur. Setelah disetujui, barulah kami lakukan pengkajian di tingkat pusat," jelasnya.
Setelah melalui tahapan kajian tersebut, hasilnya kemudian diserahkan kepada Menteri Kebudayaan selaku Ketua Dewan Gelar Pahlawan Nasional untuk dibahas lebih lanjut.
"Hari ini saya resmi menyerahkan hasil kajian kepada Pak Fadli Zon. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan oleh tim dewan gelar dan kita tunggu hasil akhirnya bersama," kata Gus Ipul.
Di tempat yang sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera menggelar sidang Dewan Gelar guna membahas 40 nama yang diajukan oleh Kementerian Sosial.
"Kami akan bersidang besok bersama tim dewan gelar, yang terdiri dari sejumlah menteri, sejarawan, dan tokoh nasional. Di antaranya Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Agama, Prof. Susanto Zuhdi, Prof. Agus Mulyana, mantan Kapolri Agus Sutarman, dan Marsekal Imam Sufaat," papar Fadli.
Ia menambahkan, hasil sidang akan segera disampaikan kepada Presiden sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.
"Sesuai jadwal, hasil sidang dewan gelar akan kami serahkan kepada Presiden untuk diputuskan sebelum 10 November," jelasnya.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan tradisi tahunan menjelang Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa tokoh-tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Tahun ini, kehadiran nama-nama besar seperti Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah diperkirakan akan menimbulkan perdebatan publik mengingat latar belakang dan rekam jejak mereka yang berbeda.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian historis mendalam.*
(kp/a008)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN