BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
PEKANBARU – Provinsi Riau kembali menjadi sorotan nasional setelah Gubernur Riau periode 2024-2029, Abdul Wahid, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/11/2025).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, membenarkan adanya OTT di Pekanbaru.
"Benar," kata Fitroh singkat saat dikonfirmasi.Baca Juga:
Menurut informasi, sejumlah pejabat dan pengusaha rekanan proyek diamankan, termasuk Gubernur Abdul Wahid.
Namun, Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, menegaskan bahwa Abdul Wahid belum ditangkap.
"Bapak Gubernur hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kegiatan pemeriksaan. Begitu juga Wakil Gubernur," ujarnya.
Sejarah Gubernur Riau Tersangkut Kasus Korupsi
Kasus OTT yang melibatkan Abdul Wahid menambah daftar panjang gubernur Riau yang pernah terjerat kasus korupsi.
Tiga gubernur sebelumnya tercatat tersandung masalah hukum:
- Saleh Djasit (1998–2003)
Terbukti korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 4,7 miliar. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
- Rusli Zainal (2003–2013)
Terjerat kasus korupsi kehutanan dan suap Pekan Olahraga Nasional (PON), divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
- Annas Maamun (2014–2018)
Bersalah dalam kasus suap pengesahan RAPBD Perubahan 2014 dan RAPBD 2015. Divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Profil Singkat Gubernur Abdul Wahid
Abdul Wahid lahir di Dusun Anak Peria, Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN