Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatra Utara menghadirkan sorotan yang signifikan dalam proses demokrasi di daerah tersebut. Dengan jumlah peserta seleksi mencapai 9.172 orang, tahapan ini menjadi momentum penting bagi partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi.
Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Robby Effendy Hutagalung, seleksi tertulis merupakan langkah krusial dalam menyeleksi calon anggota PPK setelah tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi. Seleksi ini dilakukan secara serentak oleh 33 Satuan Kerja KPU kabupaten/kota di Sumatra Utara, menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan proses seleksi berlangsung adil dan transparan.
Namun, terdapat tantangan tersendiri dalam pelaksanaan seleksi tertulis ini. Salah satunya adalah keterbatasan jaringan internet, seperti yang terjadi di Kabupaten Nias Barat. Keterbatasan ini memaksa pihak KPU setempat untuk melaksanakan seleksi secara konvensional, memastikan bahwa proses seleksi tetap berjalan meskipun dihadapkan pada kendala teknis.
Dari total peserta yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 9.712 orang mengikuti seleksi tertulis. Hasil seleksi tertulis ini akan menjadi dasar penentuan 15 peserta peraih nilai tertinggi dari setiap kecamatan untuk melanjutkan ke tahap seleksi wawancara. Pada tahap ini, akan dipilih 5 anggota PPK terpilih dari setiap kecamatan, sehingga secara keseluruhan akan ada 2.275 anggota PPK yang bertugas di 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara.
Proses seleksi ini juga menarik perhatian karena memberdayakan sekolah, kampus, dan tempat-tempat dengan fasilitas tertentu sebagai lokasi ujian. Dengan melibatkan berbagai lembaga pendidikan, proses seleksi diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemilihan umum.
Meskipun demikian, proses seleksi ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan memastikan bahwa anggota PPK dipilih melalui proses seleksi yang transparan dan adil, diharapkan proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Sejauh ini, pelaksanaan seleksi tertulis di berbagai kabupaten/kota di Sumatra Utara dilaporkan berjalan lancar. Hal ini menjadi indikasi bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan harapan bahwa pemilihan kepala daerah di masa mendatang dapat dilaksanakan dengan baik.
Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah, dalam mendukung pelaksanaan seleksi ini menjadi kunci keberhasilannya. Dengan demikian, proses demokrasi di Sumatra Utara dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga negara.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI