Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah tengah menimbang rencana penggunaan dana pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan final.
"Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya," ujar Purbaya di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).Baca Juga:
Selain itu, pemerintah berencana mengirim tim ke China untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek KCJB.
Purbaya menambahkan bahwa keikutsertaannya hanya untuk memahami jalannya diskusi.
Rencana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan niatnya memanfaatkan uang negara hasil pengembalian koruptor untuk membayar utang Whoosh.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa dana yang digunakan untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak dan kekayaan negara.
Ia mencontohkan subsidi harga tiket kereta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah menghadirkan transportasi murah bagi masyarakat.
"Semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran," ujar Prabowo.
Sementara itu, langkah-langkah lebih detail terkait penggunaan dana pengembalian koruptor untuk pembayaran utang Whoosh masih menunggu pembahasan tim pemerintah dan diskusi dengan pihak terkait di China.*
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL