Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA- Pemerintah kembali menegaskan bahwa seluruh impor beras yang masuk sepanjang Januari–Oktober 2025 bukan ditujukan untuk pasar konsumsi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa Indonesia masih mengimpor 364,3 ribu ton beras dengan nilai US$ 178,5 juta hingga Oktober tahun ini.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono, memastikan tidak ada satu pun beras medium jenis beras yang dikonsumsi masyarakat umum yang diimpor sepanjang tahun ini.Baca Juga:
"Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Desember 2025.
Impor Hanya untuk Varian Khusus dan Industri
Menurut Arief, seluruh pemasukan beras mengacu pada neraca komoditas, yang mengatur bahwa hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan industri yang boleh diimpor.
Ia merinci beberapa jenis yang masuk:
Menir / beras pecah 100% (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri.
Beras kebutuhan khusus, termasuk untuk penderita diabetes.
Beras premium tertentu untuk restoran asing dan hotel.
Varian khusus seperti basmati, jasmine, dan japonica (HS 1006.30.99) dengan tingkat kepecahan <5%.
"Jenis-jenis itu tidak ada substitusinya dari produksi dalam negeri. Karena itu, pemasukan tidak berdampak pada harga pasar maupun gabah petani," ujarnya.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL