Menkop Minta Tambahan Rp4,53 Triliun, Terbesar untuk Awasi Koperasi Desa

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun untuk Kementerian Koperasi pada 2027. Dari total usulan tersebut, Rp1,25 triliun akan dialokasikan untuk pengawasan dan pendampingan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal itu disampaikan Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Fokus pengawasan dan pendampingan koperasi dan KDKMP sebesar Rp1,25 triliun untuk pendampingan KDKMP dan koperasi yang lainnya, termasuk juga penugasan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kesehatan dan penanganan pengaduan koperasi," kata Ferry.

Baca Juga:

• Rebutan Duit Negara! Kemendikdasmen hingga Kemenhan 'Ngantre' Tambahan Anggaran Jumbo Tembus Ratusan Triliun

Ferry menjelaskan usulan tambahan Rp4,53 triliun tersebut terdiri atas Rp541 miliar untuk penguatan dukungan operasional dan Rp3,99 triliun untuk penguatan program teknis.

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan.

Selain anggaran pengawasan dan pendampingan, Kementerian Koperasi mengusulkan Rp333,72 miliar untuk program hilirisasi dan pengembangan usaha koperasi.

Program tersebut mencakup pengembangan jenis usaha, penguatan mata rantai pasok, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan fungsi KDKMP sebagai offtaker produk masyarakat desa.

"Fokus kedua adalah hilirisasi dan pengembangan usaha koperasi sebesar Rp333,72 miliar melalui pengembangan jenis usaha dan pengembangan mata rantai pasok, perluasan akses dan pembiayaan, termasuk di dalamnya penguatan fungsi KDMP sebagai offtaker produk masyarakat desa," ujar Ferry.

Selanjutnya, sekitar Rp1,982 triliun diusulkan untuk penguatan SDM. Dana tersebut akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengembangan talenta, hingga pembelajaran digital bagi pengelola koperasi.

Sementara itu, Rp966 miliar diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan transformasi koperasi. Anggaran tersebut antara lain mencakup integrasi sistem informasi serta penguatan tata kelola berbasis data.

Secara keseluruhan, usulan tambahan anggaran Rp4,53 triliun tersebut akan dialokasikan kepada enam satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi.

Untuk mendukung operasional KDKMP, Kementerian Koperasi juga mengusulkan tambahan Rp371,5 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembudayaan koperasi dan pendampingan.

Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Koperasi pada 2026 tercatat sebesar Rp872,6 miliar. Hingga Agustus 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp558,4 miliar atau sekitar 64 persen.

Usulan tambahan anggaran tersebut kini masih dalam pembahasan bersama DPR. Kementerian Koperasi berharap tambahan anggaran dapat mendukung penguatan koperasi sekaligus mempercepat pengembangan KDKMP di berbagai daerah.* (k/dh)

Peserta Pelatihan Kopdes Merah Putih Disebut Digaji Rp10 Juta, Kemhan Buka Suara

Viral Ucapan Zulhas "Kalau Tanam Padi Tak Untung, Tanam Sawit", BM PAN: Jangan Dipotong Konteksnya

Heboh Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Purbaya Turun Tangan: 'Kegedean, Enggak Kita Setujui!

Viral Gerai Koperasi Merah Putih di Kaki Gunung Ciremai, KSP Dudung: Agar Warga Pedalaman Tak Kesulitan Akses Kebutuhan

Kejar Target Agustus, 35.000 Kopdes Merah Putih Dikebut Pemerintah agar Segera Beroperasi

35 Ribu Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi, Menkop Ferry Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Korupsi