26,6 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan, Benarkah Ekonomi Indonesia Makin Sejahtera?

JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun sejak awal Reformasi.

Namun, penurunan tersebut belum membuat persoalan kemiskinan sepenuhnya teratasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada 1998 mencapai 49,5 juta orang atau sekitar 24,2 persen dari total penduduk.

Baca Juga:

• 8 Komoditas Sudah Surplus, Benarkah Indonesia Telah Swasembada Pangan?

Angka tersebut turun lebih dari separuh dalam hampir tiga dekade.

Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 22,9 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kondisi tersebut berarti sekitar 26,6 juta orang telah keluar dari kemiskinan sejak awal Reformasi hingga Maret 2026.

"Pada 1998 (awal Reformasi), jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta orang atau sekitar 24,2 persen dari total penduduk, sementara pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin sebanyak 22,9 juta orang atau 8,07 persen. Dengan demikian, sejak awal reformasi hingga sekarang, sekitar 26,6 juta orang telah keluar dari kemiskinan." kata Amalia pada Senin (31/8/2026).

Perjalanan penurunan kemiskinan Indonesia tidak berlangsung secara terus-menerus.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan sempat meningkat ketika masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, kenaikan harga beras, hingga pandemi Covid-19 menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan.

Meski mengalami kenaikan pada beberapa periode, secara keseluruhan tingkat kemiskinan terus menurun hingga mencapai 8,07 persen pada Maret 2026.

Dalam lima tahun terakhir, penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2026, tingkat kemiskinan di perkotaan turun 1,55 persen poin.

Sementara di perdesaan, penurunannya lebih besar, yakni 2,43 persen poin.

Meski sama-sama mengalami penurunan, karakteristik penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan berbeda.

Perbedaan tersebut terlihat dari jenis pekerjaan kepala rumah tangga, status pekerjaan, hingga tingkat pendidikan.

Di perkotaan, sekitar 35,25 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor jasa-jasa.

Sementara di perdesaan, sekitar 63,61 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian.

Dari sisi status pekerjaan, sebanyak 52,30 persen kepala rumah tangga miskin di perkotaan bekerja di sektor informal.

Di perdesaan, angkanya lebih tinggi, yakni 72,40 persen.

Perbedaan juga terlihat pada tingkat pendidikan. Sebanyak 55,40 persen kepala rumah tangga miskin di perkotaan berpendidikan SD ke bawah.

Sementara di perdesaan mencapai 69,12 persen.

Penurunan angka kemiskinan berlangsung ketika perekonomian Indonesia tetap tumbuh.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Sementara ekonomi kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.

Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi tersebut diarahkan agar semakin inklusif melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Program yang dijalankan antara lain bantuan pangan, subsidi BBM, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS, pemberdayaan UMKM, serta program vokasi.

Namun, pemerintah mengakui pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

"Namun pengentasan kemiskinan membutuhkan proses transformasi struktural, dan itu membutuhkan waktu." kata Haryo kepada Kompas.com.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen pada 2027. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 6,5-7,5 persen pada 2026.

Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen pada 2027 dari 37,95 persen pada 2026.

Pemerintah juga menjalankan sejumlah program untuk memutus rantai kemiskinan.

Salah satunya melalui Sekolah Rakyat yang saat ini telah mencapai 182 sekolah di berbagai daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program hilirisasi dan industrialisasi, memperluas akses pasar global, melakukan digitalisasi, serta meningkatkan talenta digital.

Sementara untuk pemerataan ekonomi, pemerintah mengandalkan sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Perempuan Prasejahtera, serta bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program prioritas lainnya mencakup pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 5.000 kampung nelayan merah putih, hingga penyediaan 4.582 kapal ikan modern.

Pada program penurunan kemiskinan secara langsung, pemerintah menjalankan PRO-KESRA yang menargetkan 10 juta penduduk dan terintegrasi dengan bantuan sosial berbasis DTSEN.

"Pemerintah tidak melihat kedua hal tersebut sebagai dua pilihan yang saling meniadakan."

Menurut Haryo, sektor padat karya masih menjadi salah satu sektor penting dalam menciptakan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi bagian dari sektor tersebut.

Pemerintah memberikan dukungan melalui sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi pupuk, serta dukungan untuk sektor perikanan.

Nilai Tukar Petani (NTP) nasional juga disebut meningkat.

Pada Juli 2026, NTP nasional mencapai 127,84, yang disebut sebagai salah satu level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Selain sektor padat karya, UMKM menjadi salah satu sumber utama penyerapan tenaga kerja.

Jumlah UMKM diperkirakan mencapai 65-66 juta unit, berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Pemerintah menilai persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah pekerjaan. Kualitas pekerjaan dan produktivitas juga menjadi faktor penting.

"Rendahnya kualitas pekerjaan dan tingginya informalitas masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan perlu diarahkan dari sekadar peningkatan jumlah pekerjaan menuju peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan." katanya.

Agenda jangka panjang pemerintah mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan, transformasi usaha informal menuju usaha formal dan produktif, perluasan akses teknologi dan pembiayaan, serta penciptaan pekerjaan dengan nilai tambah tinggi.

"Formalisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, perlindungan sosial, dan mobilitas ekonomi pekerja." jelasnya.

Pengukuran kemiskinan juga menjadi bagian dari persoalan yang terus dibahas.

Kepala BPS Amalia mengatakan garis kemiskinan yang digunakan saat ini masih relevan untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia.

Garis tersebut menjadi instrumen utama untuk mengukur kemiskinan moneter.

Namun, pengukuran kemiskinan perlu melihat kondisi rumah tangga karena pengeluaran seseorang dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga.

Pengeluaran individu misalnya berupa makanan jadi.

Sementara pengeluaran bersama mencakup kebutuhan seperti beras, sewa rumah, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Karena itu, garis kemiskinan per kapita perlu dikonversi menjadi garis kemiskinan rumah tangga.

Besarannya juga berbeda antarwilayah karena pola dan tingkat konsumsi masyarakat tidak sama.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan kemiskinan Indonesia dalam dua dekade terakhir cenderung terus menurun, meski sempat meningkat saat pandemi Covid-19.

"Kemiskinan sebetulnya selama dua dekade terakhir terus mengalami penurunan, dan hanya meningkat saat codi" kata Riefky pada Senin (31/8/2026).

Menurut Riefky, perbedaan tingkat kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tidak terlepas dari perbedaan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi.

"Karena di perkotaan peluang pekerjaan lebih besar dan aktivitas ekonomi lebih besar, sehingga biasanya kemiskinannya lebih rendah dibandingkan di pedesaan" jelasnya.

Riefky menilai semakin rendah angka kemiskinan, tantangan untuk menurunkannya lebih jauh akan semakin berat.

"Penciptaan lapangan kerja dan penyesuaian data kemiskinan dengan realita di lapangan"

Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak inklusif.

Dengan angka kemiskinan yang telah turun menjadi 8,07 persen, pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya bukan hanya mempertahankan tren tersebut.

Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjangkau kelompok berpenghasilan rendah.

Penurunan kemiskinan selama hampir tiga dekade menunjukkan adanya perubahan besar dibandingkan kondisi awal Reformasi.

Namun, angka 22,9 juta penduduk miskin pada Maret 2026 menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan panjang yang membutuhkan kebijakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan.* (km/ad)

8 Komoditas Sudah Surplus, Benarkah Indonesia Telah Swasembada Pangan?

Bobby Nasution Pastikan Kebutuhan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Terpenuhi, Minta Warga Tak Nekat Kembali ke Rumah

Gunung Sinabung Naik Level III, Bobby Nasution: Evakuasi Warga Harus Dipercepat

JWB 4 Siap Eksplorasi Medan, Rico Waas Ajak Peserta Nikmati Kuliner dan UMKM Lokal

Bukan Cuma Kasih Pinjaman, Rico Waas Dorong PNM Cetak Usaha Ultra Mikro yang Berkelanjutan

Pemko Medan Gandeng PERKI Tingkatkan Kesadaran Warga soal Kesehatan Jantung