Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan
SAMARINDA Puluhan tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) berencana menemui Presiden RI Prabowo Subi
NASIONAL
MEDAN – Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, saat ini digegerkan oleh kasus dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak para tenaga medis, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Ini setelah kasus yang diduga dilakukan Kepala Puskesmas Aek Natoludr Betty Simalullang itu, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba.
Tidak main-main. Dugaan korupsi itu justru dilaporkan oleh salah seorang dokter di Puskesmas tersebut, dr Maria Emy Sinaga pada Selasa 18 Februari 2025 lalu. Laporan tersebut diterima langsung oleh Nova R Siahaan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Kabupaten Toba.
"Iya Pak. Saya sudah menyampaikan surat laporan pengaduaan ke Kejari Toba, atas dugaan korupsi dan penyelengan dana hak-hak para tenaga medis seperti dana BOK yang dilakukan Kepala Puskesmas," jelas Dr Maria melalui telepon selular, Rabu (19/02/2025).
Menurut dr Maria, praktik dugaan penyelewengan uang negara dan pemotongan dana hak-hak paramedis itu, sudah sangat keterlaluan. "Kasihan para pegawai, hak-haknya dipotong," tegas dr Maria.
Dalam laporan ke Kejari Toba itu, dr Maria mengaku melampirkan sejumlah bukti-bukti perbuatan dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak paramedis tersebut. "Saya lampirkan juga bukti-bukti terkait dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak tenaga medis itu," jelas dr Maria.
TEKEN PERNYATAAN
dr Maria sendiri mengaku mendapat informasi bahwa, setelah dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak tenaga medis itu dilaporkan ke kejaksaan, Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simanullang berusaha menyiasati agar lolos dari jeratan hukum.
Menurut dr Maria, siasat itu dilakukan dengan cara mengedarkan surat pernyataan yang harus ditandatangani seluruh pegawai di Puskesmas Aek Natolu.
"Saya dapat informasi bahwa sudah diedarkan kertas berisi surat pernyataan yang harus ditandatangani seluruh pegawai Puskesmas," kataya.
Menurut dr Maria, surat pernyatan yang diedarkan kepada seluruh pegawai di Puskesmas Aek Natolu untuk ditandatangani itu, berisikan bahwa tidak benar ada pemotongan dana hak tenaga medis.
"Kemudian, meminta agar saya dipindahkan dari Puskesmas Aek Natolu. Jadi, seolah-olah, seluruh pegawai meminta saya dipindahkan dari Puskesmas Aek Natolu," kata dr Maria.
Sayangnya, Kepala Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut dr Betty Simanullang, tidak mengangkat telephon selularnya ketika dikonfirmasi, Rabu (19/02/2025). Bahkan, pesan WhatApss yang meminta konfirmasi atas laporan dugaan korupsi tersebut, tidak dijawab hingga Kamis (20/02/2025).*
(as)
SAMARINDA Puluhan tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) berencana menemui Presiden RI Prabowo Subi
NASIONAL
SURABAYA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, melangga
PERISTIWA
DENPASAR Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menekankan pentingny
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut Kota Medan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan ber
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online (judol) di Kota Medan.
PEMERINTAHAN
MEDAN Empat terdakwa perkara dugaan pengalihan lahan PTPN II kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dituntut masingmasing 1 tahun 6 bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dante Sinaga, menyatakan keberatan a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak sengaja bertemu dengan Pres
POLITIK
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN