Hasyim, Direktur Independen CMNP, berharap upaya hukum ini dapat memberikan kepastian hukum dan berdampak positif pada keuangan perusahaan.
Di sisi lain, PT MNC Asia Holding Tbk juga telah memberikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia terkait kasus ini.
Direktur PT MNC Asia Holding Tbk, Tien, mengungkapkan bahwa hingga 3 Maret 2025, BHIT belum menerima rilis resmi dari pengadilan terkait gugatan tersebut.
Menurutnya, gugatan ini berhubungan dengan transaksi antara CMNP dan Unibank pada 1999, dan BHIT tidak mengetahui latar belakang dari gugatan yang dilayangkan terhadap mereka.
"Seharusnya, gugatan ini diajukan kepada Unibank atau pemegang saham pengendali Unibank," kata Tien.
(km/a)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta publik tidak langsung menyimpulkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut turun Rp69,55 mil
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,58 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2027. Tambahan anggaran t
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menangkap dua orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui program Undercover.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Rabu (2/9/2026). Harga emas Antam uku
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis terhadap rupiah pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. Mata uang Paman Sam be
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. IHSG bergerak di level 6.600an setelah dibuka d
EKONOMI
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mendorong Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan momentum pascaMuktamar sebagai ti
POLITIK
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto menilai Wakil Ketua Ombudsman Repub
NASIONAL
MEDAN Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara mempertanyakan dugaan kebocoran air bersih dari jaringan pipa PD
PERISTIWA
