Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
MEDAN -Kuasa hukum Risma Siahaan, Tiopan Tarigan, SH, menyampaikan keberatannya atas terbitnya Surat Perintah Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Medan terkait status kepemilikan tanah di Jalan Sutomo No.11, Kota Medan.
Pihaknya menegaskan bahwa kliennya, Risma Siahaan (66), adalah pemilik sah yang telah menguasai dan menempati tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1960.
"Tanah itu sudah ditempati oleh kakek, ayah, hingga ibu klien kami selama 65 tahun. Risma Siahaan bukan hanya tinggal, tapi merawat tanah tersebut hingga hari ini," jelas Tiopan, Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut, Tiopan menyebut bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak yang bersengketa tidak memiliki sertifikat atau alas hak atas tanah tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Ombudsman RI No: T/2451/RM.02.03/0072.2022/X/2023 serta Surat Kementerian Sekretariat Negara RI dan Wantimpres No. B-115/Ses.Wantimpres/DI.00/03/2024.
Namun, secara mengejutkan, Kepala Kejaksaan Negeri Medan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-05/L.2.10./Fd.2/09/2024, yang membuat pihak keluarga Risma Siahaan cemas, mengingat kondisi beliau yang sudah lansia, seorang janda, dan sedang sakit-sakitan.
"Yang kami herankan, justru tidak ada mediasi yang difasilitasi oleh Kejari Medan. Padahal tanah ini masih disengketakan, dan ibu klien kami adalah warga negara yang berhak atas perlindungan hukum," tambah Tiopan.
Pihak kuasa hukum kini memohon perhatian dan langkah konkrit dari Kepala Kejati Sumut, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, hingga Jaksa Agung RI serta Komisi Kejaksaan RI dan Komisi III DPR RI.
"Kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Medan dan agar segera dilakukan mediasi dengan PT KAI, agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia," tutup Tiopan.*
(kp)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL